Jumat, 23 Desember 2016

15 Desa Di Grobogan Mengembalikan Selisih Anggaran Keuangan Desa Ke Kas Desa

    12/23/2016   No comments

MOKI, GROBOGAN - Tiga bulan yang lalu beberapa Desa di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah telah di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) tentang pengelolaan keuangan Desa dengan menggunakan sistem sempel atau acak, contohnya di Kecamatan Toroh yang mendapatkan kesempatan untuk di audit oleh BPK adalah terdiri dari dua Desa yaitu Desa Depok dan Desa Ngrandah.

Dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) di Kabupaten Grobogan telah mendapatkan temuan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Desa dengan beberapa selisih yang harus wajib untuk dikembalikan oleh Desa ke Kas Desa setempat, dengan beberapa macam jumlah selisih tersebut dengan jumlah menyampai puluhan juta yang harus dikembalikan, dan selisih tersebut nantinya akan digunakan kembali untuk pembangunan Desa tahun yang akan datang.

Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) menemukan temuan pengelolaan keuangan Desa terdiri dari 15 Desa se - Kabupaten Grobogan yang harus mengembalikan selisih tersebut, selisih tersebut paling banyak yang bermasalah pada selisih harga semen, sewa begesting dan sewa molen. Desa yang mengembalikan selisih tersebut seperti Desa Ngembak, Lajer, Putat, Plosorejo, SumberJatipohon, Depok, Ginggangtani, Wirosari, Kemloko, Werdoyo, Tunggulrejo, Mangunsari, Sugihmanik, Karangharjo, dan Belor.

Kepala Desa Ngembak Pribadi Utama Jum'at ( 23/12/2016 ) mengatakan " tiga bulan kemarin Desa Ngembak telah di audit oleh BPK mas dan kami waktu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Desa ada temuan selisih mas dan harus mengembalikan sekitar Rp. 51.000.000.- ( lima puluh satu juta rupiah ) ke kas Desa mas dan Alhamdulillah TPK sebagao pengelola anggaran sudah mengembalikan ke rekening Desa dengan menggunakan berita acara pengembalian uang tersebut." ujarnya.

" sebenarnya kami sudah sesuai dengan RAB mas tapi apa boleh buat ternyata temuan BPK ya seperti itu karena harga itu naik turun mas dan di wajibkan untuk dikembalikan selisih tersebut ya kami kembalikan biar tidak terjadi masalah, ini sebagai pelajaran buat kami agar lebih jeli dan berhati hati dalam pengelolaan anggaran Desa" kata Pribadi Utama.

Kasus tersebut harus menjadi pembelajaran bagi Kepala Desa dan Perangkatnya agar berhati hati dalam pengelolaan anggaran Desa apakah dari anggaran APBN, APBD maupun dari kas Desa sendiri, dan ini juga harus menjadi pengawasan dari masyarakat, lembaga terkait agar benar benar anggaran tersebut digunakan semestinya dan bermanfaat bagi masyarakat.( Miftakh )

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.