Jumat, 28 April 2017

Anggaran Belanja langsung Banten 2017 Berkurang

    4/28/2017   No comments

MOKI, BANTEN - Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10,721 triliun melalui Rapat Paripurna DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut dilakukan Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten sudah selesai membahas RAPBD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten. Hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD dan TAPD, RAPBD mengalami penambahan dari semula Rp 10,6 triliun menjadi Rp 10,721 triliun. 

"Penambahan RAPBD ini disertai penambahan Belanja Tidak Langsung dari semula Rp 6,5 triliun menjadi Rp 6,892 triliun, sedangkan untuk Belanja Langsung dari semula Rp 4,14 triliun berkurang menjadi Rp 3,829 triliun. Pelaksana Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten, Budi Prajogo, mengatakan pengurangan belanja langsung pada RAPBD itu disebabkan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/ SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Banten, sehingga sebagian anggarannya dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Akibat pengalihan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,"jelas Budi. 

Dokumen RAPBD hasil persetujuan DPRD ini selanjutnya akan disampaikan oleh Plt Gubernur Banten, Nata Irawan, kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan evaluasi, dan disahkan menjadi Perda. 

"Kalau hasil evaluasi Mendagri memerintahkan untuk dilakukan penambahan anggaran pada belanja langsung, pihaknya bersedia melakukannya. Begitu juga pada pos anggaran lainnya,"ujarnya.

Sementara, Plt Gubernur Banten, Nata Irawan, mengatakan berbagai kendala dan dinamika dalam proses pembahasan RAPBD sudah dilalui. Pihaknya mengapresiasi kepada DPRD Provinsi Banten yang telah memberikan perhatian besar terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2017 ini. Kami akan segera menyampaikan dokumen RAPBD ini kepada Mendagri untuk dievaluasi. Jika RAPBD sudah disahkan menjadi Perda, Nata Irawan, berharap penggunaan APBD digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, khusunya dalam peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

"Saat ini Pemerintah Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang mendapat pendampingan dari KPK terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Saya berharap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat mengelola anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"harapnya. (DH-01-BTN. 28-04/2017)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.