Rabu, 17 Mei 2017

LSM Katalis Aceh Minta Penegak Hukum  Periksa Penggunaan Dana Desa 2016

    5/17/2017   No comments

MOKI, Langsa Aceh. Ketua Lembaga Sawadaya Masyarakat Komunitas Transformasi LintasSosial Aceh (LSM-Katalis Aceh),Mustafa.M.Adami, melalui Pers Reliss mengatakan penyaluran dana desa untuk kota Langsa yang mencapai ratusan juta sejak tahun 2016 yang diduga tidak transparan dan tidak terbuka untuk kesejahteraan masyarakat Gampong kepada media ini, Selasa (16/5/2017).

Mustafa menekankan dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, baikpun Pemerintah Daerah Langsa, peran pentingnya untuk diketahui masyarakat semua dana desa yang digunakan oleh geuchik agar diketahui warga dengan melibatkan semua masyarakat dan semua unsur yang ada di dalam desa," Ujarnya.    

Seperti pemuda, wanita, media, lembaga sawadaya masyarakat dan Pendamping gampong serta Tuha Peut Gampong agar dana yang ditangani oleh geuchik di desa untuk tidak ada masalah yang bisa menimbulkan kecurangan terhadap geuchik sehingga timbulnya berbagai masaalah dikemudian hari terkait pemanfaatan dana Gampong yang dijalankan oleh geuchik - geuchik tersebut.

"Pinta LSM Katalis Aceh, para geuchik Jangan sampai keributan terjadi di tengah warga desa, karena setiap dana desa pihak geuchik tidak berpikir secara baik untuk libatkan semua unsur masyakat gampong dengan tata kelola keuangan yang baik," kata Mustafa.

"Menurut informasi yang dihimpun dilapangan seperti pembangunan desa setiap tahunnya di bangun oleh Pemko Langsa yang dilaksanakan oleh pihak dinas terkait untuk semua gampong dengan anggaran APBK Kota Langsa, tapi informasi yang diketahui para aparatur gampong dan pihak terkait, kondisi jalan gampong dan infrastruktur lainnya sudah cukup baik yang dibangun oleh pemerintah seharusnya seperti ADG (alokasi Dana Gampong) yang sudah diberikan oleh Pemerintah untuk kesejahteraan warga gampong, seharus pihak geuchik lebih menfokuskan dana tersebut untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di dalam pemerintahan  gampong," ungkap Mustafa.

Akhir-akhir ini masyarakat gampong banyak menuntut pihak geuchik untuk transparan dalam mengunakan dana desa, seharusnya pihak gampong sebelum mengunakan dana tersebut, terlebih dahulu bermusyawarah dengan masyarakat jangan ada tertutup kemungkinan pihak geuchik hanya memberikan alasan, sehingga secara diam - diam menutupi penggunaan dana untuk setiap pengadaan yang dilakukan oleh gampong tidak diketahui warga yang harus dana desa adalah milik semua masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunan  Dana  Desa,  maka geuchik hanyalah sebagai penyambungan tangan dari pemerintah dengan diutamakan kejujuran dan transparan bila menggunakan Dana Desa sehingga mampu di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa." Katanya.

Lanjut Mustafa Adami, Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah untuk kesejahteraan warga desa perlu ditunjukan penetapan yang jelas dalam memprioritas penggunaan dana tersebut, sehingga warga masyarakat di dalam gampong manapun agar terlihat kemakmuran dalam bentuk pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh warga melalui bantuan dana setiap tahunya, karena semua dana bantuan bisa   sejalan dengan kewenangan yang  menjadi tanggungjawab Desa.

Menurut LSM Katalis Aceh,"Seperti keberangkatan sebagian geuchik di wilayah kecamatan langsa lama diawal tahun tahun 2017 yang belum lama ini, para geuchik (kepala desa) sudah melanjutkan perjalanan mereka ke palau jawa dengan alasan study banding, yakni timbulnya pertanyaan publik di duga menghabiskan dana desa puluhan juta yang bersumber dari dana gampong yang seharusnya jika itu tidak bermanfaat untuk kesejahteraan warga desa kegiatan yang dilakukan para geuchik itu ke pulau jawa, seharusnya tidak dilakukan, karena apa yang diperoleh dari hasil kunjungan ke pulau jawa tidak dapat di iplementasikan pada gampong," Ujarnya.

"Warga desa yang terlihat sekarang ini di seputaran desa - desa yang ada di Langsa Lama dan Langsa Timur, jauh berbeda dengan kondisi masyarakat daerah pulau jawa karena masyarakat disana lebih maju dengan ribuan kepala keluarga (KK) begitu padat dan kreatif.

Begitupun keberangkatan geuchik pada tahun 2016 lalu, sebagian geuchik juga berangkat ke pulau jawa tapi hasilnya apa yang bisa di iplementasikan hasil kunjungan di gampong tidak ada,study banding geuchik ke pulau jawa disinyalir hanya menjadi ajang rekreasi geuchik saja dengan mengahabiskan dana desa yang bukan untuk kesejahteraan warga.

Ada lagi gampong di dalam kecamatan Langsa Timur, di duga geuchik melalaikan tanggungjawabnya atas keterlambatan pembayaran honor perangkat desa, bahkan ada desa sudah berjalan 5 bulan honor perangkat belum di bayar oleh geuchik yang di duga adanya ketidak transparan di desa tersebut.

Seperti penggunaan dana desa dalam membelanjakan sesuatu, yakni alat-alat untuk kebutuhan gampong jika itu dilakukan harus diadakan musyawarah dengan aparatur gampong, sehingga tidak menimbulkan hal - hal negative adanya kepentingan pribadi oknum geuchik di desa itu.

LSM Katalis Aceh, meminta para aparatur penegak hukum untuk memeriksa dana gampong yang ada dibawah pihak pengawasan kekayaan asset negara apakah belakangan ini semua dana desa yang mengalir dari pemerintah, apakah langsung masuk kerekening pribadi kepala desa (geuchik) atau disimpan dalam direkening nama desa, hal ini perlu turunnya tim pemeriksaan ke desa - desa, jika di temukan geuchik menyalahi aturan dengan menyimpan dana APBN kerekening pribadi, ini sudah keterlaluan bahkan di duga sudah menyalahi pola pikir terhadap oknum geuchik yang ada di Desa.(reliss).

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.