Rabu, 23 Agustus 2017

Skandal PBB Gratis, FPM Akan Laporkan Bupati Sumenep ke KPK

    8/23/2017   No comments

Gambar Ilustrasi Dari Google
MOKI, SUMENEP-Kebijakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) gratis yang diterapkan Bupati Sumenep, A. Busyro Karim sejak tahun 2010-2015, pasca terpilih dalam pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari realisasi janji-janji politik cukup mengherankan. Pasalnya pajak merupakan kewajiban yang mengikat setiap individu yang dibebankan oleh negara sebagaimana diatur melalui undang-undang.Sehingga tidak ada seorangpun/lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menghapus kewajiban bayar pajak. 




Dalam kasus PBB Gratis di Sumenep, pajak diduga dibayar melalui dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dibebankan kepada setiap kepala desa. Yang terjadi, kepala desa tak pernah menarik PBB pada warga masyarakat, tapi kepala desa tetap membayar setoran PBB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Sumenep. Sebetulnya banyak kepala desa mengeluh, namun enggan melaporkan penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi. Warga tidak pernah bayar, tapi ada bukti lunas.




Busyro Karim sebagai inisiator munculnya kebijakan PBB gratis telah dengan sengaja melanggar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 dan 2, dimana secara jelas mengatur tentang kewajiban pajak yang dibebankan kepada setiap warga masyarakat Indonesia. Busyro Karim dalam hal ini telah mengajari warga masyarakatnya membangkang dan mendorong pada pelanggaran undang-undang.




Selain itu, perilaku Busyro Karim menjadi potret buruk kebijakan penguasa yang menghalalkan segala cara dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sekalipun melanggar undang-undang. Kebijakan dan kesewenang-wenangan ini harus dilawan agar tidak menjadi contoh buruk bagi daerah lain. Sehingga Busyro Karim harus mempertanggung jawabkan pelanggaran ini di muka hukum.




Oleh karena itu, Front Pemuda Madura (FPM) dalam waktu dekat akan melaporkan kasus PBB garis Sumenep ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) supaya Busyro Karim segera diperiksa dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka karena dengan sengaja telah menyalahgunakan wawenang sebagai pejabat negara. FPM juga mengantongi bukti-bukti penyimpangan PBB gratis Sumenep sejak tahun 2010-2015. Bukti ini untuk selanjutnya akan dilampirkan dalam laporan FPM ke KPK guna dilakukan telaah dan kajian tentang pelanggaran hukum yang dilakukan Busyro Karim. (FPM)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.