Jumat, 01 September 2017

Perlunya Kapal Tax Boat berukuran minimal 300 HP di Pelabuhan Sabang

    9/01/2017   No comments

Gambar Ilustrasi
MOKI, Sabang-Kepala KSOP Kota Sabang Adi Surya, menanggapi permasalahan yang ada di pelabuhan Sabang baru-baru ini tentang tidak mampunya Pelabuhan Sabang untuk memenuhi permintaan kebutuhan kapal yang sedang Emergency. Oleh karena itu, saya selaku kepala KSOP telah melakukan koordinasi dengan pihak Pusat untuk pengadaan Kapal Tax Boat berkapasitas minimal 300 HP, dan hal tersebut telah disetujui oleh Pusat Ditjenla pengadaan kapal Tax Boat untuk Tahun Anggaran 2018 mendatang, ujarnya.




Keberadaan Pelabuhan Sabang yang berstatus Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang kini diuji sarana dan prasaranan pelabuhan Sabang, pasanya, Kapal MV Panormitis AV berbendera Liberia itu mengalami kerusakan mesin pada posisi 10 Mil wilayah perairan Pulau Weh, dan kita tidak mampu melayaninya karena tidak adanya Tax Boat yang berkapasitas 300 HP.

Padahal posisi Pulau Weh yang berada di jalur pelayaran Internasional sangatlah penting, apalagi jumlah kapal yang lewat di perairan kawasan Sabang terdiri dari Pulau Weh dan Pulau Rondo dan Pulau Breueh per harinya sangatlah banyak. Keadaan strategis ini semestinya harus dimanfaatkan dengan cara mempersiapkan armada-armada kapal jenis Tax Boat yang dapat menarik dan menggandeng kapal-kapal yang sedang Emergency, kata KSOP Adi Surya.

Dikatakan, keadaan Emergency kapal-kapal tersebut bukanlah hal yang diinginkan oleh mereka para Nakhoda maupun pemilk kapal. Namun hal itu harus kita persiapkan untuk kemajuan Kota Sabang sebagai Kota Pelabuhan, apalagi Sabang merupakan kawasan berstatus Pelabuhan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Status ini harus dapat dimanfaatkan dengan pelayanan-pelayanan yang lengkap pada kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas lainya seperti Singapore dan Hongkong.




Sebagai terobosan awal meskipun saya baru saja menjabat menjadi Kepala KSOP Sabang, saya telah melakukan kerjasama dengan pihak PT. Pelni selaku pihak pengelola Kapal Armada Printis di Indonesia untuk pengiriman barang-barang berbagai jenis dari Jakarta untuk kebutuhan Aceh.

Hal ini saya lakukan adalah untuk penekan harga barang yang cukup tinggi di Aceh bila dibandingkan dengan daerah lainnya, dengan demikian secara otomatis pihak buruh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan (TKBM) dapat bekerja dan mendapatkan hasil yang lumayan tidak seperti sekarang ini, ujarnya pula.

Dia juga akan berupaya untuk memberdayakan Koperasi TKBM yang selama ini kurang aktif seperti Koperasi TKBM didaerah lainnya. Hal ini karena miminnya kegiatan kepelabuhanan dalam hal bongkar muat pelabuhan karena tidak banyak kapal-kapal yang bongkar muat padahal statusnya Pelabuhan Bebas dan Perdagangan bebas Sabang.

Begitu juga dengan kepengurusan Koperasi TKBM yang telah habis masa kepengurusannya akan diperbaharui kepengurusan tersebut, informasi telah habis masa kepengurusannya telah saya terima dari berbagai kalangan. Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak, baik itu Importir, PBM, maupun Pemerintahan Kota agar kepengurusan baru itu dapat terbentuk sebagaimana mestinya seperti daerah pelabuhan lainnya yang ada di Indonesia, pungkas KSOP Adi Surya. (Wapemred)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.