Jumat, 15 September 2017

Tender BPKS Pertaruhan Pemerintahan Baru Irwandi “Pengadaan Ditubuh BPKS Rawan Konflik Kepentingan dan Transaksional”

    9/15/2017   No comments

MOKI, Sabang-Mekanisme dan tatacara pelaksanaan tender ditubuh BPKS pada tahun anggaran 2017 ternyata belum memberikan input baru, terutama dalam upaya mendorong open procurement (tender terbuka). Seharusnya berkaca pada beberapa potensi kasus yang muncul dalam unit pengadaan barang dan jasa termasuk kasus yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi, ternyata fakta ini tidak memberi efek jera pada BPKS untuk berbenah.




Temuan ini kembali mengemuka terhadap dugaan adanya conflik kepentingan pada proyek pengadaan pembangunan pelabuhan Balohan Sabang, dimana ditemukan adanya pihak tertentu yang sangat giat melakukan loby atas proyek yang sedang di tender ditubuh BPKS, demikian rilis GeRAK Aceh kepada wapemred MOKI.

Ditengah harapan besar rakyat Aceh terhadap performa pemerintahan baru Aceh, muncul aroma tak sedap pada proses tender mega proyek pembangunan pelabuhan balohan-Sabang yang dikelola BPKS, akibat adanya klaim sepihak peserta tender yang di-backup oleh penguasa baru Aceh.




Hal ini tentu saja akan mencederai rasa keadilan rakyat Aceh dan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap kredibilitas pemerintahan baru Aceh, bahkan tidak menutup kemungkinan akan memicu aksi-aksi yang dapat menghambat implementasi kebijakan pembangunan Aceh kedepan.

Ekonomi Aceh yang porak poranda akibat pengelolaan keuangan negara yang amburadul, maka penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak dapat lagi ditawar dan zero toleransi. Harapan besar pada pemerintahan baru Aceh yang didukung oleh rakyat, hendaknya tidak lagi mengedepankan pendekatan "kosmetika politik" dalam hal pemberantasan korupsi disemua lini, hanya menarik kemasannya saja namun isinya tak lebih baik dari era sebelumnya.




Berdasarkan hasil kajian dan temuan GeRAK Aceh, sebagaimana ditindak lanjuti dengan melakukan investigasi terhadap tahapan dan mekanisme pelaksanaan tender yang sedang dilaksanakan, ditemukan adanya dugaan awal yang menjadi titik focus bahwa proses pengadaan barang dan jasa di tubuh BPKS sangat rawan disusupi kepentingan tertentu, salah satu dugaanya adalah adanya pihak tertentu yang menjadikan bahan/isu seolah-olah mendapat dukungan dari kepala pemerintahan Aceh untuk memenangkan tender yang sedang berjalan.

Gejala tentang syndrome untuk mendapat fee tertentu dari proses pengadaan barang dan jasa ditubuh pemerintah ternyata masih sangat kuat, perilaku dan budaya untuk mendapat fee ini sangat ketara, salah satu adanya konflik kepentingan kelompok tertentu untuk mempengaruhi proses pengadaan yang sedang dilakukan, dalam kajian GeRAK menemukan beberapa temuan awal adanya dugaan permainan tertentu dalam memenangkan tender yang sedang dilakukan di lingkungan BPKS, adapun temuan tersebut terdiri dari:




1.Ditemukan adanya kelompok tertentu dengan menjelaskan posisi nilai tawar kepada unit pengadaan barang dan jasa BPKS, bahwa perusahaan mereka adalah salah satu perusahaan yang layak dan berhak memenangkan tender yang sedang berjalan dan kelompok seolah-olah mendapat dukungan penuh dari “pemerintah Aceh”, gejalan ini menunjukan bahwa desakan untuk menolak praktek pengadaan dengan istilah “HANAFEE” sebagaimana yang di Slogan-Kan oleh Gubernur Aceh belum mampu ditekan dan ini menjadi ancaman baru dalam pengadaan barang dan jasa di BPKS.

2.Adanya permainan kelas tertentu yang meraup untung dengan melakukan daya tekanan untuk memenangkan tender atas nama pihak perusahaan tertentu, permainan dan prilaku ini dapat dinilai dari proses mekanisme proses pengadaan barang dan jasa yang sangat mudah dirasuki interpensi khusus, factor ini terjadi karena mekanisme tender yang sedang berlangsung di BPKS masih menggunakan pola pendekatan tender setengah terbuka, seharusnya berkaca dari beberapa kasus korupsi yang mendera BPKS maka mekanisme format tender terbuka (open procurement) menjadi prasyarat yang harus dilakukan terutama untuk menghindari praktek korup yang belum hilang di tubuh BPKS.




3.Mekanisme pengadaan barang dan jasa ditubuh BPKS cukup rawan disusupi kepentingan elit, kasus ini menjadi ancaman serius dan masih menjadi salah satu temuan yang paling sering terjadi dalam beberapa paket besar yang sedang ditender, temuan ini dilihat dari masih mengakarnya ruang  adanya intervensi elit tertentu untuk mendukung perusahaan yang di back-up untuk memenangkan tender, temuan ini makin cukup kelihatan sebagaimana yang terjadi dalam kasus korupsi pelabuhan CT-3 yang ditangani KPK, dugaan korupsi pembangunan tugu kilometer nol, dugaan korupsi pembangunan pelabuhan lhok weng, pembangunan sarana infrastruktur di kawasan pulo aceh.

Berkaca pada hasil kajian dan temuan di atas, seharusnya BPKS sudah mulai menyiapkan master plan untuk pengadaan tender terbuka (open dokumen kontrak) sebagaimana yang diterapkan di kabupaten bojonegoro, mekanisme open dokumen kontrak ini bertujuan untuk mengurangi resiko adanya permainan mafia dalam pengadaan, partisipasi publik meningkat serta memberi rasa keadilan yang tinggi bagi seluruh peserta pengadaan untuk memperoleh hak yang sama dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa.




Jika merujuk kepada kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam tubuh BPKS termasuk temuan yang ditemukan oleh KPK-RI kasus pembangunan terminal CT-3, serta temuan dari Komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU) tahun 2015 dengan nomor putusan perkara 09/KKPU-I/2015 dimana ditemukan adanya konflik kepentingan elit dalam pengadaan maka seharusnya menjadi estafet untuk perbaikan, akan tetapi hingga tahun 2017 mekanisme dan tata cara tender yang dilakukan oleh BPKS masih rawan parktek curang dan korupsi.

Sikap GeRAK Aceh

1.Menolak seluruh praktek tender transaksional yang dilakukan dalam pengadaan ditubuh BPKS, seharusnya pergantian rezim gubernur di Aceh memberi rasa  keadilan baru dalam tahapan reformasi BPKS, bukan sebaliknya masih menggunakan pendekatan lama dimana proyek yang ditender masih mengunakan prinsip mencari keuntungan atas nama jabatan dan kekuasaan. Seharusnya BPKS sebagai bagian dari Pemerintah berani menerapkan tidak hanya Open Procurement namun juga  Open Contrac (kontrak terbuka) bagi siapapun yang akan memenangkan tender. Hal ini untuk memberikan kepercayaan publik dari sebuah Badan Pemerintah yang menjalankan pengusahaan kawasan dan pelabuhan bebas Sabang.




2.KPK-RI di desak untuk dapat melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan ditubuh BPKS, pentingnya penglibatan instansi eksternal diluar BPKS untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, sebab saat ini tahapan kerja dan tata cara pengadaan barang dan jasa BPKS masih dijadikan lahan basah oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan.

3.Mendesak publik sabang untuk peka dalam menyikapi dinamika di tubuh BPKS, sebab sampai dengan tahun 2017 keberadaan BPKS yang sejatinya menjadi contoh bagi pihak lain dalam mengembangkan tatacara pembangunan yang berkelanjutan dan terhindari dari gejala syndrome serta praktek korupsi masih belum berjalan efektif, dan butuh dukungan public untuk mereformasi BPKS. (Tiopan AP)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.