Senin, 23 Oktober 2017

Aktivitas LPH-RI Kembali Datangi Kejaksaan Negeri Sumenep

    10/23/2017   No comments

MOKI, Sumenep-Ketua LPH-RI Anwar, SH kembali datangi kejaksaan negeri (Kajari) Sumenep Madura Jawa Timur. Senin. 23/10/17.




Kedatangan ketua LPH-RI ke kejaksaan negeri Sumenep mendampingi tiga orang calon saksi dugaan mark up realisasi DD dan ADD desa Gerujugen kecamatan Gapura,

"Saya mendampingi tiga orang calon saksi terkait mark up realisasi DD dan ADD desa Gerujugen pelaksanaan pembangunan  Masjid dan Mushollah yang tidak wajar anggarannya," kata Anwar. Senin.(23/10/7)




Menurutnya, tiga calon saksi di terima dan di periksa oleh Wisno kasi Intel kajari sumenep.

"Tiga calon saksi tadi di periksa oleh kasih Intel kajari Wisno selama tiga jam," Imbuhnya.

Terpisah,  Kasih Intel kajari Sumenep Wisno membenarkan pihaknya menerima dan memeriksa tiga orang saksi yang di ajukan ketua LPH-RI Anwar.




"Tadi kami menerima dan memeriksa tiga calon saksi yang di ajukan pak anwar," kata Wisno usai memeriksa tiga orang calon saksi.

Sambung Wisnu pihaknya akan terus bekerja untuk menindak lanjuti laporan tersebut.

"Ini masih tahap penyelidikan, kami akan bekerja terus," Tegasnya.




Sebelumnya di beritakan di salah satu media one lene,  Ketua LPH-RI  melaporkan Kepala Desa Grujugan,Gapura Sumenep,Madura.

Ketua LPH-RI Sumenep, Anwar SH, mengatakan pihaknya sudah melakukan pelaporan ke Kejari Sumenep, terkait dugaan mark up realisasi DD di desa Grujugan, “Berawal dari informasi warga,bahwa telah terjadi mark-up pada pelaksanaan pembangunan Mesjid dan Musholla, tim kami segera melakukan investigasi lapang, ternyata kami temukan kejanggalan antara output dan budget yang dianggarkan,sangat tidak wajar dan tidak sesuai” kata Anwar, Senin (04/09).




Aktivis asal Gapura itu memaparkan bahwa dari dua titik lokasi proyek itu saja negara sudah dirugikan hampir Rp 50.000.000.

“Di Mesjid Taufiqul Akbar ada selisih anggaran sekitar Rp 25.000.000,dan untuk pembangunan Musholla di dusun Mimba,dari total dana Rp 33.040.000 ,diperkirakan cuma Rp 10.000.000 saja yang dibelanjakan,karena sebagian material bersumber dari sumbangan warga sekitar,” Ujarnya.




“Kami dan warga sudah mencoba komunikasikan dengan kades,minta pertanggungjawaban, nyatanya yang bersangkutan kurang respon dan terkesan menghindar, jadi kami terpaksa ambil langkah hukum melalui pelaporan ke Kejari sumenep,,” Imbuhnya tegas.

Laporan tersebut ternyata di dukung kuat dengan beberapa pernyataan warga dan pengurus takhmir mesjid dan musholla yang menjadi lokasi pelaksanaan proyek yang bersumber dari dana desa ini.




Salah satunya ketua takhmir Mesjid Taufiqul Akbar, H.Sattari. Pihaknya membenarkan bahwa pelaksanaan kegiatan rabat beton dihalaman Mesjid tidak sesuai dengan anggaran biaya yang tercantum di prasasti.

“Dari awal pemasangan prasasti kami sudah merasa tidak nyaman,disitu tertulis besaran dana Rp 30.143.000,padahal kalau dilihat dari hasil pekerjaannya,ditaksir hanya menghabiskan dana sekitar Rp 6.000.000 saja,, “Ungkap sattari melalui sambungan telpon selulernya.




Disinggung terkait pelaporan LPH-RI, Sattari mengaku sangat mengapresiasi dan berharap proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Kami sangat mengapresiasi upaya hukum yang ditempuh,kami berharap aparat hukum bisa merespon dan segera menindak lanjuti laporan tersebut secara profesional,” tukasnya.




Sementara itu Soheddin selaku kepala desa Grujugan, hingga berita ini diturunkan masih belum bisa memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan mark-up penggunaan dana desa tersebut.(sr)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.