Selasa, 10 Oktober 2017

DPRD Sumenep Gelar Sidang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Daerah (Raperda) APBD 2018

    10/10/2017   No comments

MOKI, Sumenep-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.




Sidang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Herman Dali Kusuma, bertempat di Gedung
graha paripurna DPRD  setempat, Senin (09/10/2017) kemarin.




Ketua DPRD Sumenep Herman Dali kusuma menyapaikan, sebanyak 28 anggota DPRD yang hadir dan 22 anggota yang tidak hadir. Berdasarkan peraturan DPRD nomer 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Sumenep dengan perubahan peraturan nomer 108 tahun 2015 forum sudah terpenuhi.

"Berdasarkan peraturan DPRD nomer 1 tahun 2014 tentang tata tertib perubahan peraturan nomer 108 tahun 2015 forum sudah terpenuhi," kata Herman.




Dia menjelaskan, bahwa badan anggaran (banggar) dan tim anggaran (timgar) sebelumnya sudah
melakukan pembahasan KUA PPAS tahun 2018 sebagai dasar dan penyusunan Raperda APBD
tahun 2018.

Sementara KUA PPAS tahun 2017 tersebut, sudah tertuang dalam nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif yang Dewan Gelar Paripuna Penyampaian Nota Keuangan Raperda APBD Tahun 2018,"Imbuhnya.




Sementara itu, Bupati Sumenep, A.Busyro Karim menyampaikan terimah kasih kepada semua pimpinan DPRD dan Bamus yang telah menjadwalkan pembahasan RAPBD tahun anggaran
2018 pada tanggal 30 oktober 2017. Sebab pada bulan ini sangat bermakna, mengingat pada tanggal 31 oktober mendatang hari jadi kabupaten Sumenep yang ke 748.

“Selanjutnya untuk tahun-tahun mendatang mari kita tradisikan tepat pada hari jadi Kabupaten Sumenep, kita selesaikan pembahasan RAPBD untuk tahun berikutnya,” katanya.




Ia juga menuturkan, Selesainya RAPBD di akhir Oktober 2017 akan kami ikuti dengan kebijakan percepatan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana telah disepakati bersama melalui APBD Perubahan tahun 2017.

Nantinya, proyek-proyek besar di 3 Dinas PU telah dianggarkan perencanaan untuk pembangunan tahun 2018 (perencanaan N-1). Maka pada bulan Nopember 2017 proyek-proyek besar di 3 Dinas PU dimaksud harus dimulai proses pelelangannya sehingga pada bulan Januari 2018 diharapkan penandatanganan kontrak dapat dilaksanakan dan segera dimulai pembangunan fisiknya," Terang Busyro.

Sedangkan untuk Dinas non PU akan didorong pula agar pada bulan Nopember 2017 segera melakukan proses pelelangan perencanaan, dan awal Januari 2018 bisa dilakukan kontrak perencanaan dan segera dilaksanakan.




“Sehingga apabila sesuai dengan rencana maka semua pekerjaan fisik dapat selesai pada akhir Nopember 2018,dan tidak ada lagi kontrak pekerjaan yang berakhir di Desember 2018 kecuali untuk kontrak tahun jamak,”tutupnya.( sr)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.