Selasa, 14 November 2017

Firman Soebagyo Fraksi Partai Golkar DPR RI Sesalkan Pemberitaan Beberapa Media Tidak Penuhi Panggilan KPK

    11/14/2017   No comments

MOKI, Jakarta-Firman Soebagyo anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI menyesalkan atas pemeberitaan di beberapa media yang mempersoalkan ke tidak hadiran Setyo Novanto memenuhi pangilan KPK karena dituding lebih mengutamakan kunjungan dapil dalam masa reses, Firman Soebagyo menyampaikan kekecewaannya karena tenyata banyak media dan masyarakat tertentu yang tidak memahami tentang pentingnya kunjungan ke dapil bagi semua anggota DPR RI tanpa terkecuali termasuk Pimpinan DPR RI.




Firman Soebagyo Wakil Ketua Baleg dan anggota Komisi IV menjelaskan bahwa kunjungan dapil di masa reses adalah kewajiban bagi anggota DPR RI, hal tersebut tertuang dalam amanat UUD No 17 Tahun 2014 tentang MD 3 psl 81 huruf i yang berbunyi, “Anggota DPR RI Berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkaka” dan kemudian diterjemahkan pasal 20 ayat 2 di Peraturan tata tertip DPR RI diatur bahwa  “Dalam melaksanakan representasi rakyat dapat dilakukan antara lain melalui kunjungan kerja” Sedangkan psl 211 ayat 2 Kunjungan kerja sebagimana dimaksud Kunjungan kerja dapil pada masa reses dan Kunjungan kerja diluar reses dan diluar sidang DPR.




Sedangkan di pasal 10 tata tertip tentang sumpah atau janji sebagimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 adalah “Demi Alloh (Tuhan) saya bersumpah atau janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wkl ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan per undang-undangan dan berpedoman pada Pancasila  dan UUD NRI th 1945,
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujutkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.




Oleh karena itu tidak boleh pihak manapun yang mengecam ketidak hadiran SN untuk memenuhi panggilan KPK, karena dituduh lebih mementingkan kunjungan Dapil Firman Soebagyo menjelaskan bahwa makna perintah UU dan juga sumpah atau janji adalah bentuk pertanggung jawaban kepada Negara dan Tuhan, jadi siapapun tidak boleh mempertentangkan antara tidak memenuhi panggilan KPK dan tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan Negara.




Apalagi reses yang dilakukan tersebut adalah permintaan masyrakat yang sudah jauh-jauh sebelumnya dijadwalkan, masalah yang dihadapi masyarakat disana adalah masalah yang sangat fundamental karena menyangkut kehidupan masyarakat petani yang harus mendapat perhatian serius oleh Negara.




Sebagai Ketua DPR RI dan sebagai pejabat Negara tentunya SN sudah mempertimbang dari sisi baik dan aspek hukum serta aspek lainya sehingga mana yang lebih penting dan diutamakan.

Oleh karena itu Firman Soebagyo sebagai anggota Komisi IV dan Wakil Baleg juga diminta untuk mendampingi karena sebagai komisi yang membidangi pertanian, kelautan dan perikanan juga dihadirkan karena sebagai anggota DPR RI yang lebih menguasai baik secara tehnis sesuai bidangnya.




Apalagi di  NTT adalah merupakan wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan dan juga wilayah yang strategis untuk pengembagan garam nasioanal. Seperti kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini Indonesia masih melakukan import garam dan daging sapi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Untuk itu tidak perlu ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan mempertentangkan antar pemenuhan panggilan KPK dan Kunjungan kerja Dapil bagi SN yang juga Ketua DPR RI tersebut.




Firman Soebagyo juga menghimbau seharusnya media wajib memberikan pembelajaran politik yang baik dan benar, jangan asal menulis dan mencari popularitas demi mengejar rating tayangnya saja dan media harus obyektif jangan jadi alat kepentingan kelompok tertentu yang tidak menguasai aturan dan dasar-dasar hukumnya, Firman Soebagyo juga mengingatkan bahwa media apapun baik cetak maupun electronik kalau tidak bekerja secara peofesional dan pemberitaannya yang tidak obyektif pasti cepat atau lambat akan ditinggalkan pembaca dan pemirsanya.




Sebaiknya di era demokrasi kebebasan harus dimaknai dengan kebebasan yang bertangungjawab dan  bermoral dengan tetap pada koridor dan aturan hukum yang ada sesuai dengan nilai-nilai idiologi negara dan sesuai amanat UUD NRI 1945. (Red/Aris)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.