Kamis, 30 November 2017

Sikap Firman Soebagyo, Terkait Sindiran Presiden Jokowi Tentang Pembahasan UU Disponsori

    11/30/2017   No comments

MOKI, Jakarta-Terkait dengan sindiran Presiden RI Jokowi tentang pembahasan UU disponsori, Firman Soebagyo selaku anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI dan wakil Ketua Baleg menyikapi, hal ini tentunya harus mendapat perhatian semua pihak baik DPR RI, DPD RI dan Pemerintah, kalau ini dibiarkan saja akan menyesatkan masyarakat dan sebaiknya kita jangan memberikan informasi kepada publik yang menyesatkan.




Firman Soebagyo anggota Komisi IV ini juga menyesalkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo, namun Firman Soebagyo menyakini bahwa Presidien tidak akan gegabah seperti itu karena pembuatan RUU menjadi UU itu adalah merupakan amanat Kontitusi.




Firman Soebagyo Sekjen Soksi dan Ketua umum IKKP (Ikayan Keluarga Kabupaten Pati) dengan jujur menyampaikan, banyak pejabat pemerintah bahkan setingkat Menteri yang juga tidak memahami terhadap tata cara dan penyususunan UU, sehingga ini sangat menggangu kinerja Dewan karena menteri yang tidak paham bahwa pembentukan RUU menjai UU adalah amanat konstitusi dan diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 Tentang tata cara penyusunan per undang-undangan. Pakem-pakemnya sudah sangat jelas karena UU sebelum dilakukan pembahasan juga disusun melalui program legislasi nasional jangka menengah dan prioritas tahunan oleh DPR RI, DPD RI dan pemerintah.




Dengan mekanisme yang sudah diatur dalam perundang-undangan sebenarnya Pemerintah tidak perlu lagi mempersoalkanya lagi, Firman Soebagyo juga menegaskan bahwa lambatnya pemerintah yang ogah-ogahan menbahas karena kepentingan di Kemeteriannya terganggu dan banyak RUU yang azas manfaatnya kepada masyrakat cukup baik. Kementerian terkait merasa terganggu kepentingannya maka tidak mau menbahas, justru ini yang harus menjadi perhatian Presiden dan Pemerintah.

Firman Soebagyo sebagai senior Politik Partai Golkar minta agar Menkumhan RI sebagai wakil Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada Presiden Jokowi tentang tata cara dan proses pemyusunan dan pembahasan RUU tersebut, Pimpinan DPR RI dan DPD RI harus segera mengklarifikasi pernyataan Presiden yang menyesatkan itu melalui rapat konsumtasi Pimpinan DPR RI dengan Presiden, jangan sampai pernyataan seperti ini menjadi pembenaran publik.




"Kalau memang itu yang dikehendaki Pemeringah mari kita sepakati merubah konstitusi negara dan UU lainnya yang terkait,"ujar Firman Soebagyo. (Aris)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.