Minggu, 31 Desember 2017

Meresahkan !!! Penyitaan Dan Perampasan Sepeda Motor Oleh Debt Collektor Mulai Menuai Protes Masyarakat Sumenep

    12/31/2017   No comments

MOKI, Sumenep – Kebijakan Kapolres Sumenep yang baru AKBP Fadillah Zulkarnaen, yang terkesan melegalkan penyitaan kendaraan bermotor milik debitur, yang nunggak pembayaran, amat meresahkan masyarakat Sumenep Madura Jawa Timur




Penerbitan Surat Perintah (SP) pendampingan penyitaan kendaraan bermotor kepada pengusaha leasing melalui tangan debt collector, terhadap debitur, dianggap masyarakat sebagai ‘momok’ paling menakutkan dalam kehidupannya.

Sebab dengan terbitnya SP tersebut, debt collector akan leluasa menarik, merampas kendaraan bermotor milik masyarakat Sumenep, yang nunggak pembayaran.
Karena, debt collector sudah punya beking aparat kepolisian, yang setiap saat memberikan pengamanan dalam melakukan perampasan.

Sementara masyarakat, tidak bisa berbuat banyak karena pengayomnya sudah berada di barisan debt collector, dan bukan pada barisannya.




Masyarakat yang merasa sudah kehilangan pengayomnya, menjadi bertanya-tanya, ‘kemana lagi saya harus mengadu ?’.

Apalagi beberapa waktu lalu, korban perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector, sempat mengadukan (melaporkan red) peristiwa yang menimpanya ke Mapolres Sumenep.




Namun laporan korban tidak di terima karena perampasan (penarikan red) kendaraan bermotor oleh debt collector  kepada debitur sudah sesuai aturan.

Apalagi saat melakukan penarikan kendaraan bermotor, debt collector sudah didampingi aparat kepolisian, yang katanya sudah menyandang SP dari Kapolres.
Sehingga, masyarakat Sumenep mulai cemas, resah dan ketakutan barang-barang hasil kreditannya dirampas ditengah jalan mapun diparani ke rumahnya.




Padahal semasa kepemimpinan Kapolres sebelumnya, yakni AKBP H Joseph Ananta Pinora, masyarakat Sumenep merasa tenang dan aman dengan adanya Debt Collektor ( simata elang) meski punya hutang, karena polisi (pengayom) berada di barisannya.

Waktu itu, Kapolres yang lama AKBP H Joseph Ananta Pinora, dengan tegas mengintruksikan anggotanya, agar menembak ditempat debt collector yang melakukan perampasan kendaraan bermotor di jalan.
Karena tindakan tersebut dianggap tak ubahnya seperti tindakan para begal, yang biasa melakukan perampasan di semua tempat." kata Bambag Suparman selaku Aktifis dari LSM LAKI ( Laskar Anti Korupsi Indonesia).Minggu. 31/12//17.




Lanjut Bambang, saya menyanyangkan, jika memang benar Kapolres mengeluarkan SP pengawalan pihak Debt Colektor melakukan penyitaan/perampasan terhadap nasabah yang terjadi penunggakan tetapi masih beritikad baik untuk menyelesaikan.

Menurutnya,  ketika sepeda di bawa ke Kantor FIF masih di hitung biaya penyitaan dan sangat di sayangkan karena pasti menambah beban terhadap nasabah apalagi beban denda karena penyitaan itu harus melalui prosedur harus ada putusan pangadilan,




“Jangan main sita dan main rampas, kalau hal ini tetap bergulir kami masyarakat Sumenep tidak akan tinggal diam”, tegasnya

Sambung Bambang, “Karena semua ini sudah ada perjanjian Fidusia yang di atur dalam peraruran Mentri”, ungkapnya

Kemeterian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang Leasing/perusahaan membiayai untuk menarik secara paksa kendaraan dari pihak Nasabah yang menunggak kredit.




hal ini sudah tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 130/pmk 010/2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan, yang di keluarkan pada 7 oktober 2012, imbuh Bambang.

Bambang sapaan akrabnya menambahkan, apa yang telah dilakukan itu menyalahi prosedural Kepolisian, “Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kepolisian adalah UU NOMOR 2 TAHUN 2002 tentang KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.” terangnya




Tugas pokok Kepolisian adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

“Dalam menjalankan tugas-tugas Kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam PP RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.” jelasnya




Pria putra daerah ini menjelaskan, bahwa dalam pasal 5 huruf h PP RI No 2 Tahun 2003 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang

“Apabila di tengah kehidupan masyarakat, terutama dalam masalah utang-piutang ada oknum anggota Polisi yang melakukan tindakan penagihan utang sebagaimana tercantum dalam pasal 5 huruf h PP RI No 2 Tahun 2003, maka tindakan tersebut sangat bertentangan dengan UU Kepolisian ( UU no. 2 tahun 2002) dan Peraturan Disiplin Kepolisian ( PP no. 2 tahun 2003).” bebernya




Masih kata Bambang “Bagi masyarakat yang dirugikan atas tindakan anggota Kepolisian tersebut dapat mengambil langkah atau upaya hukum, termasuk melaporkannya kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (DIVPROPAM)POLRI.” Tandasnya. (sr)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.