Senin, 22 Januari 2018

Debt Collector Rampas Sepeda Motor, LSM GMBI Gelar Hearing Di DPRD Sumenep

    1/22/2018   No comments

MOKI, Sumenep - LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Sumenep  gelar Hearing di gedung DPRD Sumenep Madura Jawa Timur terkait Perampasan dan penarikan Sepeda motor oleh Debt Collector pada bulan lalu yang di dampingi pihak kepolisian setempat. Senin (22/1/2018)




Dari pantauan Kabar Investigasi. com, hearing tersebut di gelar di ruang Komisi 1 DPRD Sumenep, yamg dihadiri Ketua komisi 1, H. A. Hamid Ali Munir,  Waka Polres Sumenep Kompol Sutarno, pihak FIF, Adira Finance dan Ketua wilayah Teritorial LSM GMBI Jawa Timur Badrul Amali SH, Ketua GMBI Sumenep Holid beserta lima anggotanya.

Ketua Wilayah Teritorial GMBI Jawa Timur, Badrul Amali, SH mengatakan, pihak kepolisian membekingi pihak leasing, kalau memang dasarnya adalah supremasi hukum dari kepolisian. Maka proses pembuatan akte fidusia sampai pembuatan sertifikat fidusia harus sesuai hukum.




“Tapi nyatanya pembuatan fidusia dikuasakan. Artinya, konsumen tidak dihadapkan di notaris dan tidak mendapatkan penjelasan hak dan kewajibannya," terangnya.

Menurut Badrul Amali, 90% keterlambatan yang dilakukan dibitur (konsumen, red) di kabupaten Sumenep ini adalah survenya tidak benar.




“Dengan DP 500.000, orang yang kurang mampu dikasih hutang. Artinya, kesalahan di pihak finance, surve dan kerjanya kurang pas tidak sesuai dengan rumusan karakter dan kemampuan membayar,” uacapnya.

Terpisah, Ketua Komisi 1 DPRD Sumenep H. Hamid Ali Munir menyampaikan hasil sharing terkait dengan Debt Collector yang menarik sepeda motor lantaran pembayaran angsuran konsumen yang menunggak.




“Debt Collector sekarang sudah dibubarkan sesuai dengan peraturan yang ada, kalau masih ada yang mengatas namakan debt collector yang akan menarik sepeda motor dari tangan konsumen adalah ilegal”, katanya usai pertemuan, Senin (22/1/18)




Penarikan barang dari konsumen harus atas dasar peraturan yang berlaku, dan dengan suatu pendekatan emosional terlebih dahulu sehingga tidak ada permasalahan antara pihak penarik dengan Konsumen.




Hamid sapaan akrabnya menambahkan, dari hasil yang di capai tadi adalah perbaikan managemen di dua leasing yang ada di Kabupaten Sumenep, dan harus memperhatikan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.




“Kedepannya penarikan harus benar benar sesuai dengan aturan yang berlaku biar tidak terjadi konflik”,Imbuhnya.

Sambung dia,  kalaupun masyarakat merasa tidak mampu maka harus ada suatu perubahan angsuran yang harus di sepakati oleh kedua belah pihak, tetapi pihak leasing tidak serta merta memberikan sanksi, akan tetapi harus di pertimbangkan situasi dan kondisi kemampuan konsumen.




"Apabila akan terjadi penarikan pihak leasing minta bantuan pendampimgan kepada pihak Kepolisian, tapi harus sesuai dengan protap yang ada", tegasnya.(sr)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.