Sabtu, 06 Januari 2018

Keluhan Eksport Import Aceh, Pemerintah Pusat Harus Iklas Memberikan Izin Jalur Pelabuhan Kuala Langsa

    1/06/2018   No comments

MOKI - LANGSA. Para pengusaha Import Eksport Aceh mengadu hal kepada Walikota Langsa, Tgk Usman Abdullah SE. Pertemuan tersebut, menyampaikan keluhan izin usaha Eksport Import yang di duga selama ini pihak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mendukung para pengusaha di Aceh, pernyataan tersebut disampaikan pengusaha di Langsa di hadapan Walikota Langsa, proses perdagangan di Aceh sengaja dipersulitkan untuk mendapatkan izin eksport import  bagi pengusaha menengah. Demikian dijelaskan mereka  di ruangan pertemuan Walikota Langsa, Jum'at (5/1/2018).




Walikota Langsa, Usman Abdullah SE. dihadapan pengusaha yang dihadiri Asisten I Pemerintahan, Kabag Humas Pemko Langsa dan sejumlah media memaparkan, "Pemerintah kota Langsa sejak dulu telah berupaya untuk menghidupkan kembali pelabuhan Kuala Langsa sebagai sarana eksport Import dari pengusaha Aceh yang akan mengirimkan barang-barang dagangan mereka keluar negeri, baik itu berupa hasil pertanian, maupun hasil laut.




Namun, sampai hari ini, apa yang menjadi harapan kita semua untuk menghidupkan kembali pelabuhan di Aceh khususnya Kota Langsa, semua proses di persulit dan sengaja dicekal selalu dihambat oleh pengambil kebijakan dari pusat yang menangani urusan tersebut," ujar Walikota.




Sementara tambah Usman Abdullah SE, " Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada setiap pertemuan dengan Walikota dan Bupati se Indonesia, Presiden selalu mengingatkan agar pihak dinas dan instansi terkait yang ditugaskan didaerah dapat mempermudah semua urusan-urusan daerah yang mengarah kepada kemajuan demi kelancaran perdagangan untuk menunjang investasi daerah dari hasil bumi dan laut.




"Tetapi nyatanya lain, hal tersebut belum dijalankan dan dilaksanakan sesuai perintah sebagaimana yang diutarakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang pernah dibicarakan dihadapan pimpinan daerah Kabupaten/Kota, terkait keluhan semua pengusaha eksport import tersebut.




Walikota Langsa sangat berharap kepada pemerintah pusat, agar tidak mempersulit memberikan izin pelabuhan Kuala Langsa, sehingga dengan dihidupkan kembali pelabuhan, Aceh ini tidak di anak tirikan lagi oleh Pemerintah Pusat." Semua ini perlu diketahui oleh semua pihak, Baik dukungan Gubernur Aceh, DPR Aceh, DPR RI perwakilan Aceh dan DPD RI, " pinta Usman Abdullah.




Salah satu dari perwakilan pengusaha PT. Pelabuhan Kuala Langsa bidang eksport Import H.M. Muklis mengatakan, "kesulitan yang dialami bagi pengusaha didaerah khususnya Langsa dan Aceh untuk bisa bangkit dan berkembang, adanya penghambatan demi meningkatkan pendapatan daerahnya melalui usaha pengiriman barang lewat sarana traspotasi laut yang ada di Aceh.




Kenyataan tersebut, seperti pengalaman yang dirasakan selama ini, disebabkan tidak adanya singkrosinasi petugas dari instansi terkait yang ditugaskan di daerah dengan kebijakan pemerintah, disamping juga masih adanya kepentingan-kepentingan pribadi para oknum tertentu yang sengaja mempersulit jalannya proses kepengurusan izin eksport import di Aceh, saat dijelaskan HM Muklis dan pengusaha lainnya H. Muzakir Abdullah, dan Iswantoro.




Maka penyebabnya itu, kami sebagai pelaku usaha yang bergerak dibidang Eksport Import di Aceh ini, sangat  mengharapkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga lembaga negara yang  terkait lainnya baik itu yang ada dipusat maupun didaerah, agar tidak mempersulit apa yang menjadi keluhan para pengusaha Aceh dapat segera terjawab secara iklas, artinya Aceh juga diberikan haknya untuk mengelola dan menghidupkan kembali pelabuhan, sebagaimana dulunya pelabuhan Kuala Langsa  dikenal sebagai jalur transportasi laut bagi seluruh pengusaha eksport import Aceh yang pernah dikenal oleh luar daerah dimasa silam.(Rusdi Hanafiah).

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.