Sabtu, 27 Januari 2018

Komisi IV DPR RI Sepakat Program Kerakyatan

    1/27/2018   No comments

MOKI, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 24 Januari 2018. Komisi IV DPR RI mengapresiasi pencapaian kinerja KLHK selama tahun 2017, khususnya keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam rangka Pengendalian perubahan iklim, pelaksanaan perhutanan sosial, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan konservasi, dan penegakan hukum. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat pelaksanaan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan KLHK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (24/01/2018).




“Komisi IV DPR RI juga memberikan apresiasi atas realisasi serapan APBN dan kinerja KLHK TA 2017 sebesar 90,82% dari pagu tahun 2017, kami meminta agar serapan anggaran pada APBN Tahun 2018 dapat ditingkatkan,” ujar Edhy Prabowo.

Menteri LHK Siti Nurbaya, menyampaikan bahwa KLHK dan Komisi IV DPR RI telah menyepakati program dan kegiatan KLHK dalam APBN Tahun 2018.




“Pada APBN Tahun 2018, KLHK akan memprioritaskan realisasi program kegiatan kerakyatan, kegiatan pencegahan karhutla yang dikaitkan dengan pelaksanaan Asian Games bulan Agustus 2018, serta penegakan hukum LHK,” tutur Siti Nurbaya.




Untuk pertama kali, pada tahun 2017 tidak ada asap lintas batas. Hasil ini tidak lepas dari implementasi siaga darurat dan sistem penanganan terpadu. Hal tersebut juga berdampak pada Indeks Kualitas Udara yang semakin baik, diatas angka indeks kinerja. Pada April mendatang, akan dipasang alat pengukur yang dipantau di 400 kabupaten/kota.




Sebagai salah satu program kegiatan kerakyatan, KLHK akan terus meningkatkan realisasi implementasi program perhutanan sosial melalui sebuah terobosan yaitu dengan pembangunan demplot untuk tanaman kehidupan unggulan lokal di setiap provinsi.




Selain itu, sebagai tindak lanjut dari Sidang Kabinet Terbatas tentang Penanganan Sungai Citarum pada 16 Januari 2018 lalu, KLHK akan menyusun program dan mengusulkan anggaran dalam rangka restorasi dan revitalisasi sungai tercemar pada APBN Tahun 2018, khususnya Sungai Citarum dengan melibatkan peran serta masyarakat di sekitar bantaran sungai.




Pada kesempatan tersebut, turut hadir Sekretaris Badan Restorasi Gambut (BRG) Hartono Prawiraatmadja, yang mewakili Kepala BRG. Hartono menyampaikan agenda prioritas kegiatan pada Tahun 2018, diantaranya kegiatan pembuatan kanal blocking, Forum Restorasi Gambut Daerah, pemanfaatan lahan gambut dengan tanaman jenis holtikultura dan jenis tanaman kehidupan lainnya bersama masyarakat yang tinggal di sekitar lahan gambut.




Komisi IV DPR RI juga menyampaikan apresiasi terobosan baru dalam kegiatan penamaman pohon dimana tidak berfokus pada jumlah pohonnya, namun pada arealnya. Jadi perlu segera dipetakan areal DAS mana saja yang kritis dan menjadi prioritas pemulihannya.




Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI juga meminta KLHK untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2017-2018 di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku. (IP-KPWBTN)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.