Senin, 12 Februari 2018

Diskusi Forum Wartawan Pati Membahas Gejolak Perda No. 8 Th 2013 Penertiban Karaoke

    2/12/2018   No comments

MOKI, Pati-Forum Group Discution (FGD) Wartawan Kabupaten Pati di Aula Tempat Pembuangan Akhir (Sampah) Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, pokok pembahasan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan dalam hal ini menyoal gejolak pro dan kontra keberadaan Karaoke. Senin, 12/2/2018.




Dalam Diskusi ini menghadirkan Narasumber ahli Psikologi dosen STAIN Kudus, Pakar Hukum, Instansi Pemerintah yang terkait, Pengusaha Karaoke dan TNI/Polri dengan harapan bisa menemukan solusi terhadap keberadaan Karaoke di wilayah Kabupaten Pati.

Fatma dosen Psikologi STAIN Kudus menyoroti tentang sosok Pemandu Karaoke (PK) sebagai Gender perempuan yang ditakdirkan bekerja dalam dunia Karaoke disebabkan desakan kebutuhan ekonomi sekaligus sebagai tulang punggung keluarga secara psikologi patut dilindungi dan dibela.




Sutopo Kabid Pariwisata Disporapar Kabupaten Pati menyampaikan, menyikapi Perda No. 8 Tahun 2013 Dinas Pariwisata tugasnya hanya memverifikasi usaha Karaoke sebagai fasilitas hotel berbintang yang pernah mengajukan diantaranya Hotel The Safin, Hotel New Merdeka, Hotel One, Hotel 21 dan Morzalino. Pengusaha yang mau mengajukan izin Karaoke sebagai fasilitas Hotel berbintang harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan Dinas Pariwisata akan memberikan Rekomendasi ke Dinas Perjinan untuk diterbitkan TDUP.




"Pengusaha harus mendaftarkan PK ke Dinas Pariwisata sesuai dengan keahlian menyanyi yang dimiliki dan menyediakan tempat berkumpul PK dalam ruangan kaca agar terlihat dari luar,"kata Sutopo.

Dari penjelasan-penjelasan diatas muncul satu pertanyaan, sebenarnya tujuan Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 mau menata usaha Karaoke atau mau melenyapkan usaha Karaoke? Karena munculnya Perda sebelumnya di Pati sudah ada dulu usaha-usaha Karaoke.




Kalau Pemerintah mau menertibkan berarti harus memberi peluang pengusaha Karaoke untuk mengajukan izin dan melengkapi semua persyaratannya. Sebaliknya kalau mau melenyapkan Pemerintah juga harus memikirkan pengusaha yang memiliki pinjaman pada bank dan setiap bulan harus mengangsur, juga memikirkan nasib para pekerja Karaoke yang sekian banyak jumlahnya.




Malah Dinas Pariwisata dalam penjelasannya memverifikasi izin baru usaha Karaoke sebagai fasilitas Hotel berbintang, tetapi mengabaikan usaha Karaoke yang lebih dulu sudah ada sebelum dibuatnya Perda. Sama juga dengan dibuatnya Perda No. 8 Tahun 2013 Pemerintah membuka peluang perijinan usaha Karaoke baru, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan keberadaan usaha Karaoke yang lebih dulu sudah ada. (Aris)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.