Minggu, 04 Maret 2018

Di Sumenep, Mentri Sosial Hadiri Peluncuran Bantuan PKH

    3/04/2018   No comments

MOKI, Sumenep - Kementrian Sosial (Kemensos) RI Idrus Marham, menghadiri Peluncuran penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Pangam Rastra di Pendopo Agung Kabupataen Sumenep, Madura, Jawa Timu, Minggu (4/3/2018).




Mentri Sosial Repulik Indonesia Idrus Marham menyampaikan pesan dari Presiden RI Jokowi Dodo dan menyisir Jawa Timur untuk memastikan bantuan sosial sudah diterima oleh rakyat.meskipun hari libur kalau urusan rakyat harus tetap di laksanakan.

Idrus juga menjelaskan bahwa Presiden meminta agar program prioritas nasional khususnya yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial dikawal dengan serius dan sungguh-sungguh.




“Kemarin pada waktu sidang kabinet, Pak Presiden tanya saya, pak mensos ini dengar-dengar informasi di Jawa Timur ada yang belum disalurkan Bansos nya?,” papar Idrus dihadapan 550 penerima bansos di Kabupaten Sumenep.

Menurut Idrus, arahan Presiden untuk seluruh pejabat di Indonesia tidak henti-hentinya melayani kepentingan rakyat. “Pokoknya Pak Mensos sampaikan kepada rakyat bahwa Presiden memberikan arahan kepada seluruh pejabat di Republik ini kalau kita ngurusi rakyat tidak ada alasan hari libur,” katanya yang disampaikan arahan Presiden.




Lanjutnya, bahwa Presiden meminta agar program prioritas nasional, khususnya yang berada di bawah tugas dan tanggung jawab Kementerian Sosial dikawal dengan serius dan sungguh-sungguh.

“Ada lima tugas yang diberikan beliau. Pertama, memastikan semua rakyat yang berhak mendapat bansos harus sampai di tangan penerima dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahwa, bansos PKH besarnya Rp 1.890.000 per KPM per tahun dicairkan 4 kali dalam setahun maka kenyataan di lapangan juga harus sesuai dengan pedoman itu, atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera atau Rastra sebesar 10 kg perbulan harus diberikan sejumlah itu tanpa ada potongan,” terang Mensos.




Ketiga, Bapak Presiden memberi instruksi untuk cek dan ricek lagi di lapangan agar uang bansos digunakan sesuai dengan ketentuan, mengawal dan memastikan bahwa dana PKH dibelanjakan kebutuhan pendidikan (beli buku, tas, sepatu, dll.) dan beli makanan bergizi.

Sedangkan Arahan Presiden yang keempat, Presiden memberi instruksi untuk cek dan ricek lagi di lapangan agar uang bansos digunakan sesuai dengan ketentuan. Bila di lapangan ditemukan ada di antara ibu-ibu tidak sesuai ketentuan, maka bansosnya akan dicabut.




Kelima, pesan Presiden, memastikan seluruh anak KPM yang berprestasi mendapatkan bantuan beasiswa dan bantuan sosial lainnya. Presiden ingin agar anak-anak sebagai generasi penerus bangsa harus sehat dan cerdas agar kelak mampu melahirkan inovasi-inovasi dan karya yang bermanfaat bagi negeri

Sementara Bupati Sumenep A. Busyro Karim,  melaporkan kepada Kemensos RI, realisasi bantuan Rastra non tunai dan PKH kabupaten Sumenep, 2017 sudah selesai semua 99 persen 99,42 persen. untuk data tambahan kabupaten sumenep peserta PKH 2018 26,300 orang. “yang sudah sukses buka rekening kolektif 10 ribu dari 26,300 orang 1586 KPM siap disalurkan 9346 KPM,” ungkapya.




Ia menyampaikan, 2018 ini karena baru tahap pertama 89,40 persen, sedangkan realisasi non tunai PKH Kabupaten Sumenep daftar realisasi belum termasuk PM 613 PKH.

“Sementara Kecamatan/Pulau Masalembu bantuan KKSnya dan bantuan tahap pertama sampai saat ini belum bisa tersalurkan. karena faktor giografis cuaca yang ekstrim dan keterbatasan sarana dan prasarana penyaluran KKS dan penarikan bansos non tunai khususnya daerah kepulauan,” jelasnya.




Lanjut Busyro, kalau dilihat dari giografisnya Kabupaten Sumenep, mempunyai hamparan laut dengan luas 50 ribu kilometer persegi, dan daratan 2ribu kilometer persegi, wajar saja ada wacana untuk pemekaran pembuatan kabupaten kepulauan, ” itu wajar, kalau dilihat dari sisi geografisnya seperti ini,” ucapnya Bupati Sumenep.

Bupati Sumenep memberikan Solusinya, tahapan kategorinya untuk PKH untuk tahapan pulau terpencil, bisa dikatagorikan dimasukkan saja kedalam PKH akses yang berlaku Nasional.




“Itu bisa diambil dimana saja, ini adalah sumbangan pemikiran kabupaten sumenep bagaimana yang dulunya jaraknya jauh ini masuk di PKH akses yang berlaku secara nasional, kan bisa diambil dimana saja atau penambahan lembaga keuangan. untuk penyaluran khusus untuk menghandel KPN untuk kepaluan didaerah terpencil," tegasnya. (sar)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.