Kamis, 29 Maret 2018

FKMS Tuding, DPRD Sumenep Gagal Menjalankan Fungsi Legislasi

    3/29/2018   No comments

MOKI, Sumenep -  20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) TA 2017 sampai saat  tak kunjung selesai, sejumlah aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS) Menuding DPRD Sumenep Madura, Jawa Timur,  Gagal dalam menjalankan fungsi legislasi.



Kedatangan mereka kembali mempertanyakan Raperda 2017 yang tersisa hingga saat ini belum jelas. Kamis, 29/3/2018. Pukul 08.wib

Dari pantauan Kabar Investigasi. com, peserta aksi juga membuat kuburan di depan Gedung DPRD dengan bertuliskan “Kinerja DPRD Wafat”. Hal tersebut sebagai bentuk protes ketidak becusan kinerja anggota DPRD terkait lambannya penyelasaian Raperda 2017.



Trisno salah satu orator aksi menyampaikan, anggota DPRD hanya menghabiskan banyak anggaran untuk kegiatan yang tidak jelas. Sehingga, penyelesaian dari 20 Raperda yang rampung hanya 16 yang disahkan sebagai Perda, 4 Raperda yang tersisa hingga kini masih belum jelas.



“Kunjungan kerja hanya dijadikan kesempatan untuk jalan-jalan dengan berkedok tugas. Padahal, hanya untuk menghabiskan anggaran ratusan juta,” kata Trisno, orator aksi. Kamis, (29/3/18).



Menurutnya, DPRD mendapat banyak fasilitas dan terkesan dimanja oleh Negara, sedang rakyat menjadi korban atas lambannya kinerja Dewan terhadap fungsi dan tugasnya di kursi parlemen.



“Dewan lemah dalam menjalankan fungsi kontrol, karena hingga kini Raperda terbengkala. Mereka hanya tau menghabiskan uang rakyat, sedangkan diluar sana rakyat menderita,” kesalnya.



Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) Hosaini Adhim, menyatakan sangat apresiasi atas evaluasi yang disuarakan mahasiswa.



“Kami sangat apresiasi terhadap evaluasi mahasiswa akan kinerja DPRD, meski hal itu memukul bagi anggota DPRD,” kata Hosaini, usai lakukan dialog bersama FKMS diruang Komisi III.



Hosaini mengaku, Keterlambatan penyelesaian racangan dari Raperda 2017 tersebut, disebabkan oleh deadline waktu yang begitu singkat. Kami anggota DPRD diberi waktu sejak pertengahan 2017 untuk menyelesaikan 20 Raperda tersebut.



“Jadi bagaimana kami bisa berlari kencang, wong startnya akhir, jadi dari 20 Raperda hanya terselesaikan 16 saja, dan tersisa 4 Raperda yang tak terselesaikan, imbuhnya.

Ditanya terkait Kunker DPRD yang fiktif Hosaini menyatakan, jika hal itu benar – benar terjadi maka itu harus ditindak lanjuti.



“Jika benar seperti itu maka perbuatan tersebut bisa di pidanakan, pungkasnya.(sari)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.