Selasa, 10 April 2018

Kebijkan Bupati Sumenep, Akses Pemberitaan Satu Pintu Di Sesalkan 3 Organisasi Wartawan Sumenep

    4/10/2018   No comments

MOKI, Sumenep- Kebijakan Bupati Sumenep, Akses pemberitaan Satu Pintu sangat di sesalakan Tiga Organisasi wartawan di Kabupaten Sumebep, Madura, Jawa Timur. Selasa, 10/4/2018.



Ketiga organisasi tersebut yakni, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS) dan Asosiasi Media Online (AMOS) kompak sangat menyesalkan kebijakan orang nomer satu  di lingkungan kabupaten Sumenep, bahwa wartawan hanya bisa mengakses pemberitaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya melalui Bagian Humas Pemkab saja.

“Jelas kami sangat menyayangkan kebijakan itu, karena wartawan tidak bisa dibatasi dalam menggakl informasi dari pihak manapun,” terang Ketua AMOS, Ahmadi saat membuat pernyataan bersama.

Menurutnya, jangankan akses informasi itu dibatasi, saat belum dibatasi saja beberapa Kepala Organisasi Daerah (OPD) sulit ditemui wartawan untuk mongkonfirmasi sejumlah persoalan.



“Apalagi dibatasi misalnya, saya yakin ruang gerak teman-teman pers akan semakin terbatas, dan itu jelas tidak sesuai dengan semangat Bupati yang katanya ingin pembangunan terpublikasi dengan baik,” ungkapnya.

Sementara menurut Ketua PWI Sumenep, Moh. Rifa’i, kebijakan membatasi akses pemberitaaan merupakan kebijakan lawas yang sama sekali tidak populis.

Bahkan terindikasi ada pengingkaran terhadap undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999 khususnya Pasal 4 Ayat 3, bahwa dalam kinerja pers, pers itu merdeka, dan berhak untuk mencari dan menggali informasi dari manapun.



“Tentu, membatasi kinerja wartawan sama saja dengan membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Apalagi katanya wartawan mitra Pemkab,” katanya.

Untuk itu, jika memang awak media masih dianggap sebagai mitra pemerintah, dirinya meminta Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

“Yang ingin saya tegaskan, agar Bupati mempertimbangkan kembali kebijajan tersebut. Sehingga membuka kembali akses wartawan ke semua Kepala OPD denga tetap saling menghormati dan teman-teman wartawan juga menjaga kode etik jurnalistik,” tegas wartawan senior ini. Selasa.(10/4/18)



Hal senada juga dikatakan Ketua KJS,  Rahmatullah, bahwa alasan menghindari “perang dingin” antara OPD sehingga mencul kebijakan tersebut bukanlah cara yang tepat. Sebab, kesalahan OPD yang memberikan informasi tidak dapat dilimpah kepada wartawan.

“Kita kan bekerja sudah dengan kode etiknya, jadi misal ada kesalahan atau kebenaran dari informasi yang didapat wartawan, maka itu tanggung jawab masing-masing OPD bukan kita,” Tuturnya menanggapi alasan lahirnya kebijakan tersebut.

Wartawan metrotvnews.com itu pun meminta agar Pemkab meninjau ulang kebijakan yang sudah meresahkan para kuli tinta tersebut. Jika tidak, maka dirinya dan tiga organisasi lainnya sudah bersepakar akan kembali membuat pernyataan sikap.



“Sebab, dengan bupati mengabaikan tugas dan cara kerja wartawan, maka sama saja bupati berhianat terhadap komitmen mitra kerja yang selama ini kerap didemungkan pemerintah," Tutupnya.

Sebelumnya di beritakan, sejumlah wartawan yang biasa liputan di kantor tersebut dibuat gigit jari lantaran semua kepala dinas atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendadak menolak melayani wartawan.

“Maaf mas, sesuai perintah pak Bupati tadi wawancara jadi satu pintu ke Bagian Humas (Pemkab),” ujar salah satu Kepala Dinas saat dihampiri wartawan untuk diwawancarai.



Beberapa awak media pun mencoba meminta wawancara ke pejabat Pemkab lainnya yang baru keluar dari ruang rapat. Namun jawabannya tidak jauh beda, bahwa bupati sudah mengeluarkan kebijakan baru, yakni setiap wawancara melalui satu pintu Bagian Humas. (sari)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.