Rabu, 18 April 2018

Kepala Desa Parsanga, Sebut Program Prona Tidak Jelas Dan Ngawor

    4/18/2018   No comments

MOKI, Sumenep - Kepala Desa Parsanga kecamatan kota Sumenep Madura, Jawa Timur  Idhafi menilai Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) termasuk salah satu Program Pemerintah yang tidak jelas dan ngawor. Sehingga dirinya bersama semua Kepala Desa se-Kabupaten Sunenep terpaksa menolak salah satu program Pemerintah itu. Rabu, 18/4/2018.



"Saya pribadi tidak akan pernah menerima bantuan itu, karena menurut saya, mewakili semua Kepala Desa program prona (saat ini berubah nama menjadi (PTSL) ngawur tidak jelas," katanya saat di konfiemasi media di kantor kejari sumenep.

Menurutnya adanya program itu hanya membuat Kepala Desa kelimpingan. Seperti yang menimpa Kepala Desa Kertasada Kecamatan Kalianget, Dekky Candra Permana. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga melakukan pungutan liar pada program PTSL tahun 2017. Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik Kejaksaan Negeri menemukan hasil pengutan sebesar Rp157 juta.

"(Progam PTSL) tidak terdaftar kongkrit dan tidak tuntas, desa menjadi kalangkabut," jelasnya.

Menurut Idhafi, jika pemerintah menekankan semua bidang tanah bersertifikat maka dicanangkan program tuntas desa. Setiap tahun pemerintah mempunyai target setiap desa atau kecamatan yang dituntaskan tidak seperti tahun sebelumnya semua desa mendapatkan program tersebut.
Sebab, kata Idhafi kepemilikan bidang tanah tidak baku dan berpindah kepemilikan.



"Mestinya pemerintah menyelesaikan dulu setiap blok, misalnya tahun ini di blok A atau batas antara Kabupaten Sumenep yakni Kecamatan Pragaan, jadi tahun depan pindah lagi ke Kecamatan lain. Bukan semua desa dapat jatah, misalkan 50 (paket) setiap tahun. Ini akhirnya tidak jelas. Karena pemetaan bidang tanah tidak baku, misalnya ahli waris dua orang dan yang memiliki meninggal dunia, maka sebidang tanah itu menhadi dua atau tiga bagian. Itu karena tidak ada sertifikatnya. Kalau seperti itu malah tidak jelas kapan tuntasnya," papar pria yang saat ini menjabat sebagai ketua AKD kabupaten.

Sementara Bagian Penerbitan Sertifikat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumenep, Sofwan Hadi menegaskan, pembiayaan pembuatan sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) hanya Rp150 ribu per petak.

"Berdasarkan SK tiga Menteri, biaya proses pengurusan sertifikat tanah yang melalui PTSL Rp150 ribu," kata Bagia Penertiban Sertifikat BPN Sumenep Sofwan Hadi saat dikonfirmasi media.



Baiaya tersebut ditanggung oleh pemohon untuk pembelian materai dan patok. Sementara proses pembuatan sertifikat di BPN dibiayai negara atau gratis. "Kalau disini (BPN) gratis," Tutupnya.(sari)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.