Rabu, 30 Mei 2018

Tunggakan Pajak 3,6 Miliar, Ketua FPMS Turun Jalan

    5/30/2018   No comments

MOKI, Sumenep - Tunggakan pajak Bumi dan Bamgunan (PBB) mencapai 3,6 miliar, ketua Aliansi Front Pejuang Masyarakat Sumenep (FPMS),  Madura, Jawa Timur Demo kantor Pemkab, DPPKA, dan DPRD setempat. Rabu (30/5/2019).



Dari pantauan Kabar Investigasi.com, Unras  di bulan ramadhan kali ini hanya di lakukan ketuan Aliansi Fron  Pejuang Masyarakat Sumenep (FPMS) Bambang Supratman dengan  berpakaian jubah warna putih. Dengan membawa poster bertuliskan " Siapa yang Bertanggung Jawab Uang PBB Senilai 36 milyar.  Dikemanakan uang Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat. Jangan Bebankan Uang PBB Pada Rakyat".



Penyampaian Orasi, di mulai dari kantor DPPKA, Kantor Bupati dan di lanjutkan ke Gedung DPDR setempat.

Ketua FPMS Bambang Supratman, dengan lantang  menyampaikan, tunggakan PBB itu bermula pasca kampanye politik pemenangan Abusryo Karim, yang menjanjikan  PBB gratis.

"Dengan janji politik PBB gratis Bupati Sumenep, telah mendzalimi dan mendustai masyarakat, dan memberi pembelajaran yang tidak benar," Teriak Bambang.



Lanjut Bambang, PBB gratis yang di janjikan Bupati Busyro Karim bertentangan dengan Undang-Undang nomer 12 tahun 1985 dan di ubah dengan UU nomer 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan adalah kewajiban  warga negara.

"Bupati harus mundur dari jabatanya," tegasnya.

Pihaknya juga meminta DPRD kabupaten Sumenep sebagai lembaga  pengawas dan skaligus penyampai aspirasi masyarakat,  terkait PBB yang dibebankan kepada masyakat, DPRD segera  membentuk pansus.



"Kami minta DPRD harus membentuk pansus," Tandasnya.(sari)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.