Kamis, 21 Juni 2018

Jelang Pilgub 2018, DPRD Minta ASN Netral

    6/21/2018   No comments

MOKI, Sumenep - Jelang Perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018,DPRD Sumenep,  Madura,  Jawa Timur. minta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral.



Moh. Hanafi  wakil ketua DPRD Sumenep, menyampaikan, ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk bersikap netral, tidak dalam kapasitas mendukung salah satu calon yang sedang bertarung. Sebab, sesuai dengan aturan para abdi negara itu sangat dituntut untuk bersikap netral dan tidak cawe-cawe soal politik praktis.

"ASN tidak boleh ikut terbawa arus politik dalam pemilihan gubernur nanti," katanya. Kamis (21/6/18)

Menurutnya,  pegawai tidak boleh terlibat dalam proses politik. Otomatis, tidak boleh condong kepada pihak manapun. Apalagi, sikap netral itu memang sudah sering didengungkan  oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).



"Pegawai tidak boleh terlibat dalam proses politik, " tegasnya

Bahkan kata dia,  sudah tertuang dalam surat yang dilayangkan KemenPAN RB Desember 2017 lalu, ASN harus bersikap netral. Sikap ini harus dilakukan oleh para pegawai yang ada di bawah naungan pemkab Sumenep," Paparnya.

Sambung politisi Asal Partai Demokrat ini, sikap Netral pegawai itu sudah ada dalam UU nomor 5/2014 tentang ASN. Utamanya, dalam pasal 2 huruf f, yang salah satunya berbunyi setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Termasuk jugadi UU nomor 10/2016.



"Intinya, aturan itu sudah ada, para ASN itu hanya tinggal melaksanakan di lapangan dengan bersikap netral dan tidak condong kepada kepentingan politik manapun," tuturnya.

Menurutnya, apabila diketahui ada ASN yang ikut terlibat dalam politik praktis, misanya foto bersama calon atau lainnya bisa terancam sanksi.

"Sanksi itu mulai dari yang ringan hingga yang berat.Biasanya itu semua tergantung kepada temuan dan rekomendasi," ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya yakin untuk Sumenep tidak ada yang melibatkan diri dalam politik praktis. Ini hanya sebatas warning saja yang perlu menjadi perhatian pegawai.

Untuk itu, pihaknya berharap Bupati, Wabup dan pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk juga memberikan warning kepada ASN agar selalu menjaga netralitas. Pengawasan jelang pilkada ini juga harus dilakukan lebih ekstra.



"Kami berharap pengawasan dilakukan secara lebih massif, untuk menghindari adanya ASN yang terlibat dalam kegiatan politik pasangan calon. Jika terbukti, maka jangan segan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," Tandasnya. (sari)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.