Rabu, 11 Juli 2018

Komisi IV, Minta Sanksi Perusahaan Tak Patuhi UMK

    7/11/2018   No comments

MOKI, Sumenep - Sejumlah perusahaan di Sumenep, Madura Jawa Timur masih banyak yang belum membayar upah karyawannya sesuai standar UMK (Upah Minumum Kabupaten). Bahkan, dari jumlah 556 perusahaan, ada sekitar 20 persen yang mendapakan upah tidak layak sesuai dengan standar kabupaten.



Sekretaris komisi IV DPRD Sumenep Imran menyesalkan masih banyaknya perusahaan yang tidak memenuhi standar UMK. Padahal, itu berlaku wajib kepada aktifitas usaha yang ada di kabupaten ujung timur pulau Madura.



"Kami sangat menyesal jika hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi UMK. Apalagi, ini sudah memasuki pertengahan tahun. Maka, seyogyanya pemberian upah itu sudah seragam sesuai dengan keputusan Gubernur tentang upah yang layak," katanya. Rabu, (11/7/8).

Dia mengungkapkan, pihak instansi terkait, dalam hal ini Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) Sumenep untuk turun tangan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan UMK ini. Termasuk, melakukan inventarisasi alasan perusahaan tidak membayar karyawannya sesuai standar minimal.

"Kami minta pihak terkait untuk tidak berpangku tangan, dan bisa turun langsung ke lapangan melakukan pembinaan atau evaluasi," Ujarnya.



Politisi asal Kepulauan ini menuturkan, instansi terkait melakukan pembinaan kepada perusahaan yang tidak patuh UMK, bahkan bisa memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan. Dan, jika memang dengan sengaja tidak membayar karyawan sesuai UMK,sementara pendapatannya besar, dan jam kerjanya sesuai standar maka pihak terkait untuk tegas memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut. Sementara untuk sanksi disesuaikan dengan kadar kesalahannya, tuturnya.

Menurut Imran, pelanggaran yang paling berat pihak terkait untuk bisa membekukan izin usaha dari perusahaan tersebut. Dan, itu bisa dilakukan sampai ada kepastian pembayaran upah sesuai UMK.Dibekukan saja izinnya lewat BPPT. Sebab, itu bisa dilakukan jika ada kordinasi yang baik antar instansi yang ada.



"Intinya, jangan kompromi dengan perusahaan yang tidak mau memberikan hak karyawannya sesuai UMK,"  tutupnya.(sar)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.