Rabu, 25 Juli 2018

Pemkab Sumenep Harus Lebih Maksimal Kawal Integrasi SPM Ke BPJS

    7/25/2018   No comments

MOKI, Sumenep -  Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur harus lebih maksimal kawal Integrasi Surat Pernyataan Miskin (SPM) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).



Sejak tahun ini Pemkab Sumenep tidak lagi memberlakukan program Surat Pernyataan Miskin (SPM), saat dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. H. Moh Anwar Sumenep, SPM hanya berlaku di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Bahkan, tahun depan di Puskesmas juga bakal dihapus.

Rozah Ardhi Kautzar, salah satu anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep meminta pihak Eksekutif lebih maksimal mengawal program tersebut. Sebab warga miskin masih banyak belum mengetahui sehingga ketika butuh layanan kesehatan, mereka yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) kesulitan dan akan menemui masalah di lapangan.

"Pihak Eksekutif harus lebih maksimal mengawal program tetsebut," katanya, Rabu (25/7/18).



Menurutnya, program tersebut dikhawatirkan tidak akan maksimal jika sepenuhnya dipasrahkan ke Kepala Desa (Kades). Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial setempat juga diharapkan jemput bola ke bawah agar program tersebut maksimal.

"Sebab masih banyak warga miskin yang tidak tahu masalah program ini. Ketika mereka butuh layanan kesehatan, di rawat di rumah sakit masih kebingungan," ungkapnya.



Masalah layanan kesehatan lanjut dia sangat dibutuhkan. Apalagi warga miskin, ketika mereka dirawat di rumah sakit biasanya warga baru sadar jika masalah tersebut dibutuhkan. Sementara selama ini mereka tidak tahu bagaimana mengurusnya,

Adapun langkah strategis untuk mengantisipasi masalah tersebut sangat dibutuhkan supaya progran pemerintah untuk kesehatan benar-benar dapat dirasakan.



"Kami juga berharap kepada Kades untuk menjalankan program tersebut secara maksimal," pintanya.

Pada dasarnya program integrasi SPM ke BPJS adalah program yang akan mencover pengguna SPM ke BPJS. hal ini dilakukan supaya anggaran pelayanan kesehatan tepat sasaran.



"Sebenarnya hanya nama programnya yang dihapus dan diganti pada BPJS kesehatan, Masalah pelayanan tetap tidak ada perubahan serta BPJS juga tetap dari pemerintah daerah," tandasnya. (sari)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.