Selasa, 03 Juli 2018

Penertiban Aset Oleh Pemkab Sumenep, Mendapat Penolakan Kades Dan Warga Pamolokan

    7/03/2018   No comments

MOKI, Sumenep - Proses megosiasi penertiban aset oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota, mendapat penolakan keras dari Kepada Desa dan warga setempat. Selasa (3/7/2018).



Kepala Desa Pamolokan, Rachmad Ariadi mengungkapkan, terkait penertiban aset berupa tanah tersebut, selama ini tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah, tiba-tiba perwakilan dari pemerintah setampat dalam hal ini Kabag Hukum beserta rombongan meminta warga untuk mengosongi rumah yang berdiri di atas tanah tersebut.

“Saya tidak pernah dilibatkan. Tiba-tiba hari ini warga langsung suruh kosongkan. Tau-tau sudah ada pengukuran. Baru sekarang ini saya mendapat tembusan, ayo lah, jangan bodohi kami, kasihan warga disini,” katanya. Senin (3/7/18)



Menurut Rachmad ( kades), tanah tersebut merupakan tanah percaton Desa Pamolokan persil 12 DK (darat kliwon). Namun pada prosesnya, dalam sertifikatnya berstatus tanah negara. Karena itu, dia menduga telah ada pemalsuan.
“Ini sudah jelas diubah, dari percaton ke tanah negara, ini ada  pemalsuan data,” tudingnya.



Bahkan, pihaknya mengaku, selama ini pamanfaatan lahan dijadikan perumahan para guru, sehingga Diknas yang mengambil keuntungan, sementara dirinya selaku pemangku kebijakan tertinggi di desa tidak mendapatkan hasil apapun.

“Selama ini pemanfaatan tanah tersebut sebagai perumahan guru. Tapi yang menerima sewa pihak Diknas. Desa tidak mendapat apa-apa,” Terangya.



Sementara kabag Hukum pemkab Sumenep Setiawan menjelaskan, penolakan oleh Kepala Desa dan Warga tersebut, karena Kepala Desa berpedoman kepada Leter C yang menyatakan bahwa tanah tersebut Pecaton Desa, sementara Pemkab Sumenep melakukan penertiban asset tersebut karena Pemerintah daerah sudah punya sertifikat nomor 11 dan 14 tahun 2004.

“Kepala desa beralasan berdasarkan leter c ini pecaton desa, dan pemerintah daerah sudah memiliki sertifikat atas asset ini,” Jelas Setiawan.



Pantauan di lokasi, meski sempat ada penolakan dari kepala desa, proses penertiban aset dengan dilakukan pengukuran tanah oleh pihak BPN tetap berlangsung. Bahkan sudah dipasang patok bertuliskan: tanah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep sesuai dengan sertifikat no. 14 tahun 2004. Luas tanah 9.042 M2.(sari)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.