Rabu, 15 Agustus 2018

Diduga terkait Proyek Revitalisasi Pelabuhan Balohan senilai Rp 221 Milyar Kantor BPKS digeledah KPK

    8/15/2018   No comments

MOKI-Sabang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan kantor BPKS di Sabang, Jumat (10/08/2018). Penggeledahan ini cukup mengejutkan dilingkungan kantor BPKS. Pasalnya pasca OTT terkait penggunaan dana otsus untuk even aceh marathon, KPK juga telah memeriksa beberapa pejabat dilingkungan Pemerintah Aceh.



Informasinya saat peggeledah dilakukan, Ketua BPKS, Sayid Fadil tidak sedang berada di Sabang. Sejumlah petugas KPK telihat membawa beberapa dokumen yang dimasukan ke bagasi mobil. Tampak aparat kepolisian terlihat berjaga-jaga di pintu masuk utama kantor. Awak mediapun tidak diperkenankan mendekat area gedung.



Kuat dugaan penggeledahan ini terkait proyek pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan balohan. Seperti yang diketahui proyek revitalisasi pelabuhan penyeberangan balohan telah menuai masalah sejak awal. Dimana sempat mencuat adanya keterlibatan beberapa pihak dengan mengatasnamakan Gubernur Irwandi untuk memenangkan proyek besar ini. Sejumlah nama pengusaha pun sempat dikaitkan akan memenangkan tender di BPKS tersebut. Salah satunya adalah pengusaha Saiful, yang telah ditangkap KPK saat OTT.



Mengutip laman LPSE Provinsi Aceh, tenderpun dimenangkan oleh PT. Cemerlang Samudra Kontrindo yang beralamat di Kota Medan, Sumatera Utara dengan nilai harga penawaran Rp.192.637.153.000,- dari HPS yang ditetapkan senilai Rp 221.350.000.000,-. Proyek yang bersumber dana dari APBN Pusat ini diikuti sebanyak 167 peserta lelang.



Penelurusan lebih dalam PT. Pembangunan Perumahan (Persero) menempati pemenang kedua dengan nilai penawaran sebesar Rp 190.530.000.000,-, dan diikuti PT. Hutama Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp 200.550.000.000,-. Namun kedua BUMN ini banyak mendapatkan alasan untuk tidak menang. Meskipun kedua BUMN besar ini sudah sangat familiar melaksanakan tender proyek-proyek besar di Aceh.



Penggeledahan kantor BPKS yang dilakukan oleh KPK sarat akan harapan publik terhadap lembaga pembersihan lembaga yang kerap diterpa isu korupsi sejak mencuatnya kasus Dermaga CT3. Dengan masuknya KPK publik berharap ada perbaikan dari lembaga besar untuk pengembangan kawasan dan pelabuhan bebas sabang kedepanya. (Wapemred)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.