Jumat, 07 September 2018

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo ; KPU Harus Selesaikan Temuan Bawaslu Adanya Pemilih Ganda Sebanyak 131.363 Di 76 Kabupaten Dan Kota

    9/07/2018   No comments

MOKI, PATI-Anggota Komisi  II DPR RI Firman Soebagyo pada rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Kamis 8/9/2018, di DPR RI menegaskan, KPU harus segera menyelesaikan terkait temuan Bawaslu adanya pemilih ganda sebanyak 131.363 di 76 Kabupaten dan Kota.



Berdasarkan analisis by name dan by adres sesuai nomor induk kependudukan yang ditemukan Bawaslu, adanya temuan  sebanyak 2.618.034 calon pemilih yang belum terekam E-KTP. Firman Soebagyo politisi senior Partai Golkar secara tegas meminta agar KPU dapat menyelesaikan temuan itu secepatnya, mengingat waktu serta jumlah yang sangat besar dan signifikan tersebut akan sangat merugikan hak-hak dari warga negara yang terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 yang akan datang.



Disisi lain Firman Soebagyo juga mengingatkan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu, KPU selalu berkoordinasi dan melakukan kerja sama yang baik dengan Bawaslu sebelum mangambil keputusan, agar tidak terjadi tafsir yang berbeda-beda terhadap aturan hukum yang ada.

Firman Soebagyo juga mencontohkan seperti PKPU larangan mantan narapindana yang tidak boleh mencalonkan menjadi anggota Legislatif yang sudah banyak dibatalkan oleh Bawaslu ini menunjukan dan dikesankan masih ada pandangan tafsir yang berbeda-beda terhadap aturan hukum yang berlaku dari penyelenggara dan pengawas Pemilu, oleh karena itu dengan sisa waktu yang ada KPU, Bawaslu dan DPR RI Komisi II bisa melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai pemilih dan memberikan bimbingan tehnis kepada KPUD dan Bawasda agar mereka juga mempunyai sikap dan pandangan tafsir yang sama dari berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada.



Firman Soebagyo mengingatkan, pemahaman terhadap aturan hukum ini sangat penting karena berdasarkan pemantauan yang dilakukan dilapangan masih ada tagsir yang berbeda-beda antara KPUD dan Bawasda dimasing-masing daerah, ini akan sangat mengganggu proses demokrasi dan dapta merugikan hak-hak masyarakat dan Parpol peserta Pemilu, tegas Firman saat dihubungi fi komplek Parlemen di Jakarta. (Aris)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.