Rabu, 05 September 2018

DPRD Sumenep, Pansus Sampaikan Hasil Pembahasan Raperda

    9/05/2018   No comments

MOKI, Sumenep - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Madura, Jawa Timur telah menyelesaikan tugasnya. Sebanyak empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada minggu kedua Juli 2018.



Empat Perda itu antara lain,  Perda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Selain itu, Perda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Permukiman dan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Zulfah sebagai juru bicara Pansus I menyampaikan, hasil pembahasan terhadap Raperda Sumenep Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bagian Hukum Pemkab Sumenep,  ada beberapa yang perlu disempurnakan pada pasal demi pasal dan penambahan klausal.



"Setelah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur terdapat beberapa perubahan ataupun penghapusan baik dari pasal ataupun ayat serta Bab," katanya. Rabu, (5/9)

Begitu juga disampaikan juru bicara Pansus II H. Risnawi, pembahasan yang telah dilakukan Pansus II DPRD Sumenep, terdapat penyempurnaan kata, frase dan kalimat pada pasal demi pasal dalam Raperda tersebut.



"Misalnya, frase yang diubah yakni, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, diubah menjadi sebagaimana telah diubah beberapa kali," tuturnya.

Lebih lanjut, Juru bicara Pansus III A Kurdi HA menyampaikan, Raperda tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Permukiman ini, dengan pertimbangan agar pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) menjadi jelas sehingga memberikan jaminan kepastian hukum mengenai ketersediaan PSU perumahan yang berkelanjutan.



"Kebijakan Kabupaten Sumenep ini juga sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman di Daerah," ungkapnya.

Pansus IV melalui juru bicaranya Akhmad Jazuli memaparkan, pada saat pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pihaknya melibatkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Bagian Hukum. Setelah melalui pembahasan pansus bersama eksekutif, ada beberapa yang perlu disempurnakan pada pasal demi pasal dan penambahan klausal di dalam Raperda tersebut.Kemudian, setelah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur, terdapat beberapa perubahan atau pengahapusan baik dari pasal ataupun ayat.



"Contohnya, Dasar Hukum ditambah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," pungkasnya.(sari)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.