Kamis, 20 September 2018

Tolak Rekrutmen CPNS, Ribuan Honorer K2 Sumenep Turun Jalan

    9/20/2018   No comments

MOKI, Sumenep - Tolak rekrutmen CPNS ribuan tenaga honorer  Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) menggelar aksi turun jalan. Kamis (20/9/2018).



Pantauan Kabar Investigasi.com ribuan  honorer dari berbagai kecamatan dengan tidak mengenal lelah dan panas melakukan aksi  jalan kaki dari titik depan masjid Jamik, melewati Jalan Trunojoyo menuju Kantor Bupati Sumenep di jalan dr Cipto No. 33 dan di lanjutkan ke Gedung DPRD setempat.

Korlap asksi Abd. Rahman membacakan beberapa poin tuntutan. Diantaranya, meminta Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Bupati, Wakil Bupati, Sekda mau memperjuangkan nasibnya dan  mengirimkan surat kepada Presiden Indonesia, Menpan RB, BKN dan DPR RI untuk,



1. Menunda pelaksanaan Tes CPNS umum Tahun 2018 yang ditujukan kepada MenpanRB.

2. Menolak atas terbitnya PermenPanRB no. 36 dan 37 tahun 2018

3. Memberikan dukungan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk secepatnya menyelesaikan revisi UU ASN No. 5 tahun 2014 oleh DPR RI.

4. Sebagai Bentuk Pengawalan Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar secepatnya menerbitkan SK Bupati dan Sejenisnya sebagai kebutuhan pengajuan Sertifikat Pendidik (Sertifikasi), Kesejahteraan dengan Upah yang layak untuk Honorer K2 dilingkungan Pemkab Sumenep dengan berasas keadilan dan untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan layak," katanya. Kamis (20/9/18)

Dia menerangkan, ribuan tenaga honorer ini terdiri dari guru dan pegawai lainnya (Tenaga Administrasi, Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan, Laboran, Pustakawan, Penjaga Sekolah dan PHL lainya) yang merupakan gabungan organisasi Honorer se-Indonesia yang bekerja di instansi pemerintah



"Kami selaku Pengurus Honorer Kategori II Indonesia Kabupaten Sumenep meminta dukungan Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, percepatan honorer K2 untuk diangkata menjadi PNS,”  ujarnya.

Menurutnya, pengabdian honorer K2 yang sudah bertahun tahun dengan insentif Rp 350 ribu setiap bulannya tidak sesuai dengan pengorbanan yang selama ini berkontribusi untuk anak bangsa.

“Kami sudah puluhan tahun mengabdi, insentif Rp 350 ribu tidak layak, tidak sebanding dengan pengabdian kami selama ini,” imbuhnya.



Bahkan menurutnya, usia yang tidak lagi muda, juga menjadi alasan kuat mereka menolak rekrutmen CPNS di kota Garam ini. “Usia kami tidak muda lagi, sudah 35 tahun ke atas, tidak bisa ikut tes CPNS, makanya kita tolak, dan minta diangkat sebagai PNS tanpa tes,” tandasnya.(sar)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.