Senin, 15 Oktober 2018

Ketua DPRD Sumenep, Tekankan CSR Untuk Pemberdayaan Masyarakat

    10/15/2018   No comments

MOKI, Sumenep - Pada tahun ini sejumlah perusahaan migas (miyak dan gas) yang melakukan ekploitasi di Sumenep, Madura, Jawa Timur ditekankan penyalurkan CD (Community Deplovment) atau CSR (Corparate Social Responsibility) seperti tahuntahun sebelumnya untuk perberdayaan masyarakat.



"Biasanya dana sosial dari perusahaan itu diberikan langsung kepada masyarakat, karena berkaitan dengan pemberdayaan. Juga ada sebagian yang diperuntukkan untuk membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak." kata Ketua DPRD Sumenep Herman Dalikusuma. Senin (15/10/18)

Bahkan kata dia,  CSR itu menjadi kewajiban dari perusahaan untuk disalurkan kepada masyarakat agar keberdaan perusahaan itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Kendati demikian, semua elemen selalu mengingatkan agar CSR itu murni untuk kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan.

"Setidaknya, dengan adanya perusahaan masyarakat akan menjadi berdikari menuju kesejahteraan.Apabila itu dilakukan maka manfaatnya cukup positif dan sangat dinanti oleh warga terdampak." Jelasnya.



Menurutnya, CSR itu harus diperuntukkan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga, dampaknya dana sosial itu bisa dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat sekitar. Harus bisa diperuntukkan untuk kegiatan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

"Misalnya, untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga memiliki keterampilan untuk meningkatkan pendapatan perkapita," ucapnya.

Politisi PKB ini mengungkapkan, ketika hal itu dilakukan maka sudah pasti akan memberikan dampak kemandirian yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hal itu dinilai akan lebih baik dibandingkan bantuan isntans semisal barang.



"Kami harap ini menjadi perhatian dari perusahaan maupun pemerintah dalam menentukan CSR kepada masyarakat Sumenep," cetusnya.

Menurutnyna, keberadaan dana sosial itu harus bisa membantu kebutuhan masyarakat, dan bisa diterima secara personal, bukan melalui Kepala Desa (Kades).Tentunya, dengan melalui prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.Kalau fisik mungkin bisa Kades atau kelompok, tapi kalau bantuan modal atau beasiswa atau pemberdayaan lainnya bisa dilakukan secara person, by name by address. Itu agar bisa diterima penerima manfaat secara utuh.



Dengan begitu, perusahaan dinilai membantu dalam mengurangi masyarakat terdampak bekerja ke luar negeri. Sebab, jika mereka terampil dan bisa menghasilkan di rumahnya, tidak mungkin akan keluar daerah.

"Informasi yang didapat,  masih  banyak warga terdampak yang bekerja ke luar kota.Itu yang tidak kami harapkan ke depan," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemkab Sumenep ikut ambil bagian dalam mengawal peruntukan dana sosial migas itu. Sehingga, bisa tepat sasaran.Bisa saja Pemkab tidak dilibatkan di dalam penentuan nominal CD, tapi pengawasan atas pemanfaatannya harus dilakukan secara ketat. Bahkan, kalau peruntukan itu Pemkab juga mengintervensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.



"Jadi Pemkab jangan menjadi penonton dalam pemanfaatan dana CD migas itu," pungkasnya.(Sar)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.