Jumat, 16 November 2018

Komisi lll Pertanyakan Status Lahan Bandara Arjasa

    11/16/2018   No comments

MOKI, Sumenep-Anggota Komisi III DPRD Sumenep M. Ramzi mempertanyakan keberadaan lahan yang dibebaskan untuk pembangunan Bandara di Desa Paseraman,Kecamatan Arjasa, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Jum'at, 16/11/2018.



Pasalnya, lahan itu sudah diberikan ganti rugi oleh pemerintah Kabupaten (pemkab) yang dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Hanya saja, statusnya hingga saat ini dinilai belum jelas,terkait lahan itu sudah dimasukkan menjadi aset daerah atau masih dibiarkan tanpa status yang tidak pasti. Sehingga, pihak legislator merasa curiga dengan keberadaan lahan itu.

"Kami belum mendapatkan kepastian soal status lahan tersebut, apakah sudah resmi menjadi asset daerah atau masih dibiarkan saja." Jelasnya, Jum'at (16/11)

Padahal, seyogyanya itu sudah masuk pada aset daerah, sebab pemerintah sudah memberikan ganti rugi. Nah, ini perlu dipertanyakan secara tegas agar tidak menjadi bola liar. Selain itu, anggaran yang digelontorkan untuk pembebasan lahan itu tidak mubazir," kata Politisi Hanura ini.



Dia mengungkapkan, lahan itu dibebaskan dengan anggaran Rp1 miliar untuk 7 hektar lahan.Sebenarnya anggaran yang direncanakan di awal itu sebesar Rp8 miliar untuk 7 hektar, namun hanya bisa diserap sekitar Rp1 miliar, itu disebabkan sebagian lahan itu milik perhutani.Jelas ada pembebasan lahan di tahun 2016 lalu dengan anggaran yang sudah tersedia dalam APBD.

" Maka,seharusnya anggaran itu sudah ada wujud lahan yang diserahkan menjadi aset daerah," tegasnya.

Untuk itu, sambung dia, sangat wajar apabila pihaknya mempertanyakan keberadaan lahan yang sudah dibebaskan itu. Bahkan,pihaknya mendesak untuk dijadikan aset daerah.Ini penting semua yang sudah dibeli dengan dana daerah, maka sudah pasti harus diserahkan dengan memasukkan menjadi aset daerah. Sehingga, orang tidak lagi bertanya-tanya dengan status lahan tersebut.

"Ini penting agar masyarakat tahu atas keberadaan lahan sudah menjadi milik pemkab," ungkapnya.
S

Selain itu, menurut Politisi asal Pragaan ini, pembebasan lahan lewat ganti rugi juga mendahului penetapan lokasi (penlok). Sebab, realisasi itu penlok belum diputuskan.Disamping status lahan yang kami pertanyakan. Kami juga mempertanyakan pembebasan lahan yang tidak menunggu penlok.

"Padahal, penetapan lokasi itu sangat penting untuk dilakukan terlebih dahulu," pungkasnya.(sar)

Previous
Next Post
© 2008 KabarInvestigasi I Portal Of Investigation. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.