Senin, 18 Maret 2019

Marak TKI Ilegal, Komisi V DPRD Sumenep Geram

    3/18/2019   No comments

MOKI, Sumenep - Maraknya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) asal Kabupten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang berada di luar negeri, tidak mengantongi dokumen resmi atau ilegal membuat anggota komisi V DPRD setempat Suroyo geram.

Bahkan, pihaknya mendesak dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja  (Disnaker) untuk menekan laju penyumbang divisa negara itu ke negeri jiran dengan cara ilegal. Sebab, itu membuat mereka tidak nyaman bekerja dan terancam Kami sangat miris melihat masih maraknya TKI ilegal yang berangkat dari Sumenep.

Padahal, saat mereka sudah sampai ke lokasi kerja, maka dipastikan tidak akan tenang dan nyaman. Sebab, dikhawatirkan ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia.

"Tak jarang juga, mereka harus sembunyi dari kejaran petugas. Konsekuensinya, jika tertangkap mereka dipulangkan paksa," kata politisi Gerindra ini. Senin (18/3/29)

Menurutnya, mereka yang berangkat dengan cara ilegal ini rata-rata tidak memiliki skil atau kemampuan dan keahlian. Mereka bekerja dengan kuli bangunan saja. Mereka tidak berangkat melalui jalur resmi lantaran tidak memiliki skill keterampilan), jadi lebih memilih jalur illegal. Apalagi, prosesnya melalui tekong dinilai sangat cepat,sementara menggunakan jalur pemerintah prosesnya lama.

"Ini yang terjadi, ditambah iming-iming yang cukup menggiurkan daripada melalui tekong," ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemkab Sumenep melalui instansi untuk bisa menekan TKI Ilegal. Instansi harus memiliki terobosan agar bisa menyadarkan masyarakat.

"Kami sangat miris melihat masih maraknya TKI illegal yang berangkat dari Sumenep. Padahal, saat mereka sudah sampai ke lokasi kerja, maka dipastikan tidak akan tenang dan nyaman," ucapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya meminta disnakertrans untuk sering turun ke lapangan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Terutama dampak negatif menjadi TKI Ilegal.Juga memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mempermudah masyarakat untuk berangkat ke luar negeri.

" Intinya, harus berupaya menekan TKI ilegal ke luar negeri. Jangan sampai setiap tahunnya malah membengkak. Jalur resmi tentu saja akan lebih nyaman dan aman," tuturnya.

Yang lebih penting, pihaknya meminta pemkab untuk juga bisa menyediakan lapangan kerja agar tidak banyak warga yang bertandang ke luar negeri.

"Seharusnya Pemkab menyediakan lapangan kerja agar tidak banyak warga yang bertandang je luar negeri," pungkasnya.  (Sar)

Iklan-Devis
Previous
Next Post
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Media Online Kabar Investigasi. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.