Kamis, 21 Maret 2019

Usut Segera Dugaan Pungli Pembuatan Sertifikat Program Prona di Tangkit Lama

    3/21/2019   No comments

MOKI, JAMBI-Ketua DPP LSM GEMPPAL, Sudirman meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri dan mencari fakta sebenarnya atas kasus dugaaan pungutan liar (Pungli) kepengurusan Program Nasional Agraria "PRONA", Oleh aparat desa yang mengatas namakan pemerintah desa Tangkit Lama, Kecamat Sungai Gelam. Jambi. Kamis, 21/03.

Saya meminta dalam hal ini seluruh aparat penegak hukum yang terdiri kejaksaan tinggi dan kepolian polresta dan polda jambi mengusut tuntas dugaan pungi, jika terbukti agar segera di proses  secara hukum.minta sudirman dengan tegas Rabu(20/3).

Pasalnya banyak warga  yang mengeluhkan kepengurusan sertifikat yang sejak 4 tahun silaan dari 2015 sampai 2019 tidak kunjung usai dan diserahkan ke penerima, sementara itu penerima (Masyarakat yang mengurus sertifikat) sudah menyetor dana ke sekertaris desa sebesa Rp 1 juta sampao Rp 1,5 Juta.

Menurut sejumlah pengakuan waega kurang lebih ada 200 orag yang seharusnya menerima sertifikat prona di seluruh Rt, di Desa Tangkit Lama.

Masyarkat meminta penyelesaian kasus yang sedang menjadi dilema ditengah warga desa tangkit lama, Kecamatan Sei Gelam, namun sampai saat ini belum ada solusi dan titik temu.

Dalam kasus ini Ketua DPP LSM GEMPPAL "Sudirman" meminta dan menghimbau kepada pemerintah Des Tangkit Lama terhusus kepada Kades "Zakaria" untuk segera menyelesaikan persoalan polemik ini.

Sera berucap harusnya Zakaria "KADES" tangkit lama sebagai pemimpin tertinggi di desa tersebut, jika ada warganya yang mengalamai kejadian tersebut, harusnya kades turun tangan dan segera menyelesaikan persoalan yang tengah terjadi di masyarakat tempat dia memimpin sebagak Kades.

Karna itu adalah wujud dan bukti nyata bahwa seorang pemimpin bisa melindungi dan mengayomi warga desanya.

Bukaan saling lempaar pesoalan, apa lagi pengakuan "Zakaria" Kades Desa Tangkit Lama, Kecamaran Sungai Gelam tidak menikmati uang tersebur.

Dan seharusnya sebagai kades segera memfasilitasi dan mengakomodir warga yang sudah merasa dirugikan secara moril dan materil , serta segera membawa persoalaan ini untuk dapat di proses ke ranah Hukum, jika memang kades tersebut benar tidak ikut serta, biar kita tahi bahwa ada peran kades ditengah warganya.
Tutup Sudirman. (Hadi Prabowo)

Iklan-Devis
Previous
Next Post
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Media Online Kabar Investigasi. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.