Jumat, 16 Agustus 2019

Ombudsman Endus Dugaan Maladministrasi Dalam Kasus Leles

    8/16/2019   No comments

MOKI, SEMARANG-Setelah audensi bersama Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, rombongan warga Desa Srikaton mengadu kasus Leles ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah. Kamis, 15/8/2019.

Rombongan warga Srikaton yang mengantar Lasmirah Ibunda Leles menuntut keadilan dengan didampingi kuasa hukumnya Adv. Joko Sutrisno, SH, Adv. Moh Agus Prasetiyo, SH, Adv. Bowo Setiyadi, SH juga ada dari aktifis Sahabat Komisis Yudisial Sasa dan Aktifis BEM UMK Izuddin Arsalan, SH ikut memantau jalannya audensi.

Warga Srikaton diterima langsung oleh Siti Farida (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah), Belinda (Staff Ombudsman) dan Lika (Staff Ombudsman).

Kuasa hukum Leles, Adv. Bowo Setiyadi, SH kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menyampaikan, kasus Leles yang dilaporkan oleh Kepala Desa H. Endah Dwi Winarni, SH. MH dengan tuduhan mencuri kayu diduga ada maladministrasi dalam penyidikan karena suami Kades seorang oknum anggota Polisi. Sedangkan Leles merasa memotong 5 pohon kayu jati dan 1 pohon nangka ditanahnya sendiri.

Kepala Desa Srikaton H. Endah Dwi Winarni, SH. MH mengaku memiliki sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, tetapi fakta persidangan dalam Akta Jual Beli yang dikeluarkan Notaris Kecamatan salah satu saksi (Perangkat Desa) yang namanya ada dalam AJB saat diklarifikasi tim kuasa hukum tidak pernah menandatangani di dalam AJB tersebut.

Yasiran salah satu warga Dukuh Watur Desa Srikaton yang ikut audensi juga menyampaikan, kalau telah menyewa tanah Ngasrinah selama 10 Tahun dimulai Tahun 2009 dan berakhir 2019. Selama ini sebagai penyewa tidak pernah dihubungi oleh Kades H. Endah Dwi Winarni, SH. MH kalau tanah sudah dibeli. Malah, Ngasrinah pernah bilang kalau tanah tersebut mau dibagi 3 untuk anaknya.

Menanggapi penyampaian dari kuasa hukum Leles dan salah satu warga Srikaton, Siti Farida Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah menyampaikan, akan mengkaji dan menindaklanjuti penyampaian tersebut karena ada dugaan maladministrasi dalam penyidikan Leles dan pengajuan sertifikat SHM Kepala Desa Srikaton.

Belinda Staff Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah seusai audensi dalam jumpa pers mengatakan,"Kami akan mengkaji terlebih dahulu laporan warga Srikaton Pati, dimana kewenangan Ombudsman yang bisa masuk keranah tersebut. Karena ada dugaan maladministrasi dalam penyidikan Leles di Kepolisian dan pengajuan Sertifikat SHM yang dimiliki oleh Kepala Desa. Dalam waktu 14 hari kerja kami akan menindaklanjuti laporan tersebut,"katanya. (Aris)

Iklan-Devis
Previous
Next Post
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Media Online Kabar Investigasi. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.