Kamis, 12 September 2019

Tambak Udang Ilegal Kembali Operasi, Puluhan Mahasiswa Lakukan Aksi Demo

    9/12/2019   No comments

MOKI, Sumenep - Kembalinya tambak udang ilegal yang tidak mengantongi izin sejak tahun 2015 di Desa Pakandangan, Kecamatan Bluto beroperasi, puluhan mahasiswa yang tergabung Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) demo kantor Satpol PP dan Dinas Penanaman Mudal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu( DPMPTSP) setempat. Kamis, 12/9/2019.

Dalam orasinya mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep menutup kembali secara permanen tambak udang ilegal yang beroperasi kembali di Desa Pakandangan, Kec. Bluto yang pernah di tutup secara resmi Pemerintah Sumenep 10 April 2019. Dan  juga meminta Pemkab Sumenep  memberikan sanksi kepada pengusaha tambak udang dengan cara mengembalikan lokasi reklamasi menjadi seperti semula.

“Ternyata Pemerintah tidak serius menutup, terbukti saat ini dibiarkan beroperasi kembali,” tuding korlap aksi, Sutrisno.

Menurutnya, pada awal september 2019 tambak udang di Kecamatan Bluto ini kembali beroprasi, sementara masyarakat terdampak menginginkan tambak udang tersebut ditutup secara permanen.

“Hal ini disebabkan karena selain tidak mengantongi izin reklamasi yang dilakukan pengusaha tambak udang telah merugikan masyarakat. Diduga reklamasi ini menjadi faktor penyebab ambruknya tangkis laut yang ada didekat lokasi tambak udang,” cetusnya.

"90% masyarakat menolak reklamasi tambak udang ilegal di Desa Pakandangan Barat," imbuhnya.

Terpisah, Kabid Penegak Perda Satpol PP Sumenep, Nurus Dahri ditemui usai aksi menjelaskan, pihaknya masih akan berkoordinasi bersama tim, karena tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk melakukan penutupan kembali.

“Kita tidak bisa serta merta satpol PP langsung ke sana melakukan penutupan, nunggu rekomendasi tim dulu,” paparnya.

Sementara itu, Kukuh Agus Susyanto, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Sumenep mengungkapkan, pihak pengusaha saat ini dalam tahap pengurusan izin kembali, bahkan diakui Kukuh sudah dalam tahap kajian tim.

“Saat ini, pengusaha tambah di Pakandangan itu sudah mengajukan permohonan izin, karena sekarang kan dengan PP 24 harus melalui perizinan OSS, itu kami sudah terima, sudah rapat koordinasi dan survei lapangan bersama tim, kendati belum kita keluarkan,” tuturnya, kepada sejumlah media. Kamis (12/9)

Lanjut Kukuh, jika berbicara izin  sudah bukan domain kabupaten, melainkan menjadi ranah provinsi.

“Berdasarkan kajian tim teknis, izin tambak tersebut belum direkomendasikan, kalau izin reklamasinya sudah domain provinsi, bukan kita lagi,” jelasnya.

Jika kenyataannya, pengusaha “nakal” tambak udang itu beroperasi kendati belum mengantongi izin, hal itu akan menjadi catatan penting tim untuk mengambil langkah.

“Itu nanti kita kaji bersama tim mengenai langkah langkah apa yang harus dijalankan, kita sampaikan ke pimpinan dulu bagaimana, atas dasar itu kita melangkah,” pungkasnya.(Sar)

Iklan-Devis
Previous
Next Post
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Media Online Kabar Investigasi. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.