Selasa, 15 Oktober 2019

DPD KPPI Malut Kecam Terhadap Dugaan Praktek Kejahatan Korupsi di Lingkup DPRD Halsel

    10/15/2019   No comments

MOKI, Ternate - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesai (KPPPI) Maluku Utara kembali menyoroti dugaan tindak pidana korupsi pada Anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan atas perjalanan dinas dalam daerah yang diduga fiktif.

Kepada media ini, Selasa, 15/10/19 di warung kopi Soccer Ketua DPD KPPPI Malut Muhammad Saifudin membeberkan bahwa di Tahun Anggaran 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangab (BPK) Menemukan Belanja perjalanan dinas dalam daerah berindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp 1.609.880.000. Ungkap M. Saifudin

Lanjut amat sapaan akrabnya, dalam temuan tersebut di ketahui hampir semua Anggota dan Pimpinan DPRD Halsel dari tiga komisi dalam  kunjungan kerja (Kuker) di sejumla desa yang ada di Halmahera Selatan tidak di laksanakan (fiktif), anggaran per Anggota dan Pimpinan DPRD untuk Kuker pun berfariasi mulai dari 8 juta, 11 juta, 13 juta, 14 dan 15 juta per Desa, Papar Amat

Selain itu Kata Amat, ada temuan lain di lingkup DPRD Halsel, diantaranya Kelebihan Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Tahun 2017 sebesar Rp309.876.000,  Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD Sebesar Rp242.622.604, dan  Belanja Surat Kabar/Majalah pada Sekretariat DPRD Berindikasi Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp600.000.000,00.

Atas temuan ini DPD KPPPI Malut mendesak penegakan hukum agar di lakukan penyelidikan atas dugaan praktek kejahatan korupsi di lingkup DPRD Halsel. Tutup Amat (red)

Iklan-Devis
Previous
Next Post
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.