MOKI, HALSEL-Puluhan Masa Aksi Himpunan Pelajar Mahasisiwa Marabose (HPMM) dengan berspanduk Dana Desa Bukan kesejateraan rakyat akan tetapi untuk kesejatraan Pemerintahan Desa, mengelar aksi terkait dengan transparansi perincian pengelolaan anggaran dana desa, aksi bermula di depan Kantor Desa Marabose Kabupaten Halmahera Selatan
Dalam Aksi ini salah satu Orator Rudi ketika di wawancari oleh awak media senin 11 November 2019, mengatakan terkait dengan demonstrasi yang bermulah di kantor Desa Marabose.
"Aksi ini adalah aksi damai dan kami dari HPMM yang melakukan aksi di depan kantor desa ini, karna kami ingin sampaikan kelu-kesan masyarakat Desa Marabose dan tujuan kami itu agar supaya kepala Desa Irham A. Hanafi itu dong hadir lasupaya tong hering deng dorang terkait dengan tong pe tuntutan, yang di mana tong minta transparansi Perincian pengelolaan dana Desa terhadap masyarakat desa,"jalasnya
Lanjut Rudi pun menegaskan terkait dengan resposn yang kemudian diberikan kepala desa marabose kepada dirinya
"Jadi di saat torang masuk ka dalam dan torang minta hering, tapi hering terbuka
supaya masyarakat samua tau , cuman kepala Desa dia tra mau hering diluar dan ketika saya masuk kadalam itu kapala desa dia bilang pa saya jang kase ajar kita aturan, padahal torang cuman mau minta pa kapala Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), Rapat Kerja Pemerinta Desa (RKPD) dan Angaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) supaya lebih mengontrol pemerintahan desa, kalu tong cuman lia dia pe baliho masyarat mau tau apa,"Tegasnya
Lanjutnya yang menceritakan terkait tanggpan BPD, menyangkut hadirnya Mobil Dam truk yang tidak ada dalam perencanaan dan tiba -tiba hadir , iya pun sempat merekam pembicaraan ketua BPD saat sedang berbincang mengunakan henponya
"Baru- baru tong minta di ketua BPD, H. Dahlan itu dong bilang tarda pe dong sama skali, baru ketua BPD bilang bali Oto damTrek itu tara masuk di perencanaan awal yang saya bolom pigi haji tib -tiba saya pulang haji saya so lia terpaksa sya me iko bagitu mo bagima lagi, tupnya
Berselang dalam waktu yang bersamaan Kordinator Lapangan (Korlap ) Muhamad Udin menegaskan terkait dengan transparansi perincian dana desa ini kemudian tidak di tindak lanjuti pemerintahan desa dan BPMD akan di adakan aksi kembali dan lebih bayak masa demonstrasi.
"Kehadiran kami disini di dukung oleh peraturan MENDAGRI No 113Tahun 2015
Dan kemudian di cantumkan juga dalam Peraturan PERMENDES No 16 Tahun 2018 dan juga termasuk dalam UU Desa No 6 Tahun 2014, sehingga kami akan terus menyuarakan aspirasi dan hak Masyarakat desa, dan insaAllah kalu kami suda libur kami akan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang terjadi di desa marabose , dan kemudia kami akan mengkaji lebih dalam terkait dengan tanah hiba Desa untuk pemakaman yang sekarang suda di bangun sekolah Oleh pemerinta daera dan hal ini langsung di smpaikan oleh seseorang yang saya tidak sebut namanya, dan karna ini keterbatas watu sehingga isu kami kurang akurat " Tutupnya, (red)
Pembaca : Dalam Aksi ini salah satu Orator Rudi ketika di wawancari oleh awak media senin 11 November 2019, mengatakan terkait dengan demonstrasi yang bermulah di kantor Desa Marabose.
"Aksi ini adalah aksi damai dan kami dari HPMM yang melakukan aksi di depan kantor desa ini, karna kami ingin sampaikan kelu-kesan masyarakat Desa Marabose dan tujuan kami itu agar supaya kepala Desa Irham A. Hanafi itu dong hadir lasupaya tong hering deng dorang terkait dengan tong pe tuntutan, yang di mana tong minta transparansi Perincian pengelolaan dana Desa terhadap masyarakat desa,"jalasnya
Lanjut Rudi pun menegaskan terkait dengan resposn yang kemudian diberikan kepala desa marabose kepada dirinya
"Jadi di saat torang masuk ka dalam dan torang minta hering, tapi hering terbuka
supaya masyarakat samua tau , cuman kepala Desa dia tra mau hering diluar dan ketika saya masuk kadalam itu kapala desa dia bilang pa saya jang kase ajar kita aturan, padahal torang cuman mau minta pa kapala Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM), Rapat Kerja Pemerinta Desa (RKPD) dan Angaran Pendapatan Belanja Desa (APBD) supaya lebih mengontrol pemerintahan desa, kalu tong cuman lia dia pe baliho masyarat mau tau apa,"Tegasnya
Lanjutnya yang menceritakan terkait tanggpan BPD, menyangkut hadirnya Mobil Dam truk yang tidak ada dalam perencanaan dan tiba -tiba hadir , iya pun sempat merekam pembicaraan ketua BPD saat sedang berbincang mengunakan henponya
"Baru- baru tong minta di ketua BPD, H. Dahlan itu dong bilang tarda pe dong sama skali, baru ketua BPD bilang bali Oto damTrek itu tara masuk di perencanaan awal yang saya bolom pigi haji tib -tiba saya pulang haji saya so lia terpaksa sya me iko bagitu mo bagima lagi, tupnya
Berselang dalam waktu yang bersamaan Kordinator Lapangan (Korlap ) Muhamad Udin menegaskan terkait dengan transparansi perincian dana desa ini kemudian tidak di tindak lanjuti pemerintahan desa dan BPMD akan di adakan aksi kembali dan lebih bayak masa demonstrasi.
"Kehadiran kami disini di dukung oleh peraturan MENDAGRI No 113Tahun 2015
Dan kemudian di cantumkan juga dalam Peraturan PERMENDES No 16 Tahun 2018 dan juga termasuk dalam UU Desa No 6 Tahun 2014, sehingga kami akan terus menyuarakan aspirasi dan hak Masyarakat desa, dan insaAllah kalu kami suda libur kami akan mengkaji lebih dalam terkait permasalahan yang terjadi di desa marabose , dan kemudia kami akan mengkaji lebih dalam terkait dengan tanah hiba Desa untuk pemakaman yang sekarang suda di bangun sekolah Oleh pemerinta daera dan hal ini langsung di smpaikan oleh seseorang yang saya tidak sebut namanya, dan karna ini keterbatas watu sehingga isu kami kurang akurat " Tutupnya, (red)
{[['
']]}
Tidak ada komentar:
Write komentar