Jumat, 21 Februari 2020

Berseteru Biaya Hotel, Pimpinan DPRD Sumenep di Laporkan Ke Kejari

    2/21/2020   No comments

MOKI, Sumenep - Pimpinan DPRD Sumenep  dan kedua ketua Fraksi berseteru biaya Hotel saat keluar daerah, polimik tersebut jadi bola panas,  terbukti hari ini, Jumat 21 Februari 2020, Ketua Fraksi PDI Perjuangan bersama Ketua Fraksi Demokrat Akhmad Jazuli melaporkan tiga pimpinan DPRD Sumenep ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.

Tiga Pimpinan DPRD Sumenep yang dilaporkan dua fraksi ke Kejari Sumenep yakni Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir, dua Wakil Ketua DPRD Sumenep Ahmad Salim dan Faisal Mukhlis.

Pasalnya, laporan tersebut sengaja dilayangkan lantaran biaya penginapan hotel pimpinan diduga ada penyalahgunaan anggaran. Khususnya, ke luar daerah atau luar provinsi.

“Karena versi kami ada pelanggaran, maka dilaporkan ke Kejari,” kata H. Zainal Arifin ke awak media. Jum'at (21/2)

Dia menjelaskan ketua DPRD mendapatkan jatah Rp 8,5 juta untuk biaya penginapan per malam, jika dua malam maka muncul angka Rp 17 juta. Namun, mereka tidak menginap dan memilih menginap di hotel lain yang lebih murah.

“Boleh 30 persen itu, sekitar Rp 5 juta, tapi dengan catatan tak bermalam di hotel, misalnya di rumah saudarnya atau dimana,” ujarnya.

Anehnya, terang politisi PDI Perjuangan ini, mereka tetap menginap di hotel dengan harga murah. Sehingga, disinyalir ada keuntungan.

“Kan selisihnya banyak. Otomatis, ada keuntungan pribadi disini, dan diduga memperkaya diri,” tuturnya.

Zainal juga menegaskan, pihaknya tidak sembarangan melaporkan, sebab mengantongi ejumlah bukti, diantaranya foto tiga Pimpinan DPRD bermalam disalah satu hotel di Tangerang, padahal saat itu tiga Pimpinan Dewan mengambil biaya penginapan 30 persen

Selain itu, Zainal juga mengaku memiliki bukti berupa bukti transfer dana 30 persen dari biaya penginapan yang masuk ke rekening pribadi tiga Pimpinan DPRD.

“Menurut versi saya untuk memperkaya pribadi. Jadi tidak bagus seperti itu, mendingan hal-hal seperti itu dikembalikan ke Kasda, dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk kantong pribadi,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Sumenep, Novan Bernadi mengklaim kedatangan dua pimpinan fraksi itu memang hendak melaporkan. Namun, saat ini masih sekedar konsultasi dan kordinasi terkait biaya penginapan itu. “Kami minta kronologisnya juga dilengkapi dan tertulis. Katanya minggu depan mau dilengkapi,” katanya.

Apakah ada yang mengarah pidana?, Novan enggan membeberkan lebih lanjut. Sebab, kalau nanti berkasnya sudah masuk, masih akan dilakukan telaah dan kajian atas kasus tersebut. (Sr)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.