Jumat, 17 April 2020

Politik Sang Predator Dalam Pemekaran Desa dibalik COVID 19 di Elar Selatan

    4/17/2020   No comments


oleh: Maximilianus Ponda, S.Sos

Tulisan ini dibuat atas dasar adanya fenomena sosial di salah satu Desa di Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur , NTT pasca penetapan dan pelantikan Penjabat Kepala Desa,  Desa Pemekaran. Ketika Situasi Nasional sampai ke tingkat Desa, arus komunikasi massa dan konsentrasi kerja hanya berpusat pada perjuangan luhur Melawan Wabah Covid 19. Tetapi beberapa kelompok lain melihat Covid 19 hanya dijadikan manifestasi untuk membungkus peluang-peluang sempit perjuangan kepentingan sektoral yang cendrung oportunis - Bagaimna mengamankan status quo kekuasaan mereka di tingkat Desa.

Upaya pemekaran desa yang bahwasanya telah FINAL dan sudah sampai pada Penetapan Penjabat Kepala Desa Pemekaran justru hari ini dilihat hampa nilai dan seolah-olah dipermainkan. Masyarakat dan Pemerintah Daerah serta Mendagri dipermainkan oleh Leviathan politik lokal dalam frame Desa Pemekaran di Kecamatan Elar Selatan. Desa Pemekaran seolah-olah hanya bisa dibentuk, jika dan hanya jika dari dan oleh kepentingan subjektif perorangan atau kelompok.

Pemekaran Desa yang semula oleh masyarakat dan beberapa tokoh yang sangat andil dalam perjuangan yang dihimpun oleh Panitia dan Pemdes hanya memiliki satu roh perjuangan yakni Pendekatan Pelayanan Publik. Mengingat Luasnya wilayah Desa dan persebaran penduduk.

Perjuangan tersembunyi atau tidak nampak dipermukaan oleh oknum tertentu, tentu menciderai nilai demokrasi. Rasionalisasi demokratisnya jelas, bahwasanya perjuangan selalu berasal dari rakyat. Artinya perjuangan pemekaran diusulkan selalu melalui Musrenbang yang kemudian pembentukan panitia bersama masyarakat dan kinerja sampai pada dokumen resmi terkait pemekaran.

Perjuangan yang demokratis tidak meniadakan kehendak umum. Perjuangan pemekaran harus direncanakan secara bersama, dibahas bersama dan diputuskan bersama. Bukan berpikir hanya oleh orang tertentu dan menyuruh masyarakat untuk tanda tangan saja.

Bagaimana kalau kelompok masyarakat yang penjaga komitmen Bupati dalam Penetapan Desa Pemekaran dan juga Pelantikan Penjabat juga melakukan tanda tangan? Apakah para predator politik lokal ini masih yakin akan mendapatkan dukungan masyarakat terbanyak???

Hakikatnya bahwa pendekatan pemerintahan terlebih khusus pemerintahan desa, pendekatan harus menjunjung tinggi Modal Sosial yang sudah lama ada dalam masyarakat. Penekanan modal sosial dalam konteks perjuangan pemekaran desa yang demokratis betul-betul transparan dalam hal ini perjuangan dari perencanaan hingga finalisasi dokumen betul-betul dilihat oleh seluruh komponen masyarakat.

Sehingga perjuangan pemekaran dimaksud benar-benar memiliki nilai yang hidup dan benar-benar hidup dalam sanubari petani kecil. Bukan hampa nilai karena hanya untuk kepentingan orang tertentu atau pembagian kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi harus benar-benar dimaknai, diimani, dipraktekan sebagai suatu langkah praxis (Praxis: meminjam istilah om Paullo Freire) setiap aspek terkecil apapun dalam ber-Pemerintahan kita.

J.J.Rousseau dalam buku Filsafat Politiknya; "Demokrasi selalu mengutuk kehendak rakyat yang tidak berasal dari rakyat".
Demokrasi dimaksud merupakan kongkrit Kekuasaan rakyat. Dan Proses Pemerintahan merupakan upaya melembagakan kepentingan rakyat (bukan orang atau kelompok). Dan konsekwensi logis terhadap leviathan itu sendiri akan muncul pada momen peradilan rakyat - Pemilu.

Bung Karno juga mengingatkan kita; "Kita bernegara bukan satu windu saja, kita bernegara buat selama-lamanya. Negara semua buat semua. Dan barang siapa melupakan sejarah, ia akan digiling digilas oleh sejarah itu sama sekali". Artinya Proses pemekaran yang telah diperjuangkan secara matang melalui musyawarah besar sudah dibahas secara bersama merupakan langkah yang tepat.

Masyarakat harus menjadi subjek perubahan (bukan oleh orang tertentu seperti budaya Orde baru).
Karena ending dari semua perjuangan itu bukan untuk kepentingan kelompok tertentu tetapi untuk kepentingan masyarakat. Bung Karno juga mengingatkan kita akan sejarah (Barangkali kita lupa siapa diri kita sendiri) bahwa hakikatnya semua kita akan mati. Perjuangan buruk yang dilakukan akan dikenang dibenci dalam setiap perjalanan sejarah pemerintahan kita.

Terhadap orang atau kelompok tertentu yang telah menjadi predator politis dalam Pemekaran Desa melalui upaya perombakan Penetapan Desa Pemekaran mesti merefleksi;

Saat perjuangan pemekaran kemarin mereka dimana? Mereka di luar? Mereka tugas di tempat mana, berdiri dimana?

Sebagai apa??

Sehingga ketika asas tahu diri kembali melekat dalam dirinya sebagai agen, tentu tidak akan memberi argumentasi atau pengaruh yang membabi-buta dan memanfaatkan pragmatisme massa rakyat.

Demokrasi Indonesia merupakan Demokrasi yang mengamanatkan Rakyat sebagai Penguasa Tertinggi. Legitimasi demokrasi Kedaulatan Rakyat dimaksud mesti dipraktekan secara representatif kekuasaan rakyat dalam penentuan Kehendak Umum - Kebijakan Publik. Kongkrit penerapan dapat kita lihat bagaimana melibatkan rakyat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari Desa sampai ketingkat atas,  ataupun keterlibatan masyarakat dalam perjuangan lain yang merupakan bentuk respon masyarakat atas peluang strategis Pemerintahan Daerah atau Pusat.

Representasi kehendak rakyat dalam Pemerintahan Desa melalui Kelembagaan BPD dan juga dalam musyawarah desa beberapa Tokoh; antara lain Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat,  Tokoh Agama, Tokoh Pendidik, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan selalu dilibatkan dalam Pertemuan atau Rapat Musyawarah apapun di Desa.

Kehadiran Lembaga BPD dan juga berbagai Tokoh tentu merupakan representasi atau bentuk Keterwakilan Masyarakat umum dalam suatu proses melahirkan Kebijakan Publik di Pemerintahan Desa. Sehingga legalisasi penandatanganan yang dituang oleh berbagai Tokoh tersebut pada beberapa Dokumen yang dihasilkan dari sebuah Pertemuan/Sidang merupakan sesuatu yang Sah, sebagai bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan Kebijakan Publik dalam birokrasi Pemerintahan.

Manusia sebagai makluk sosial, hakikatnya selalu meniadakan kepentingan pribadinya dalam upaya membangun misi bersama sebagai upaya mulia menuju kesuksesan pencapaian visi mulia Desa atau bernegara.

Apabila seseorang kehilangan kehendak untuk membangun wilayah ke arah yang lebih baik atau lebih memprioritaskan kepentingan pribadi - ekspresi konflik yang diciptakan bertujuan untuk mengamankan kekuasaan politiknya atau peluangnya mempertahankan kekuasaan - maka hakikatnya orang tersebut mengalami degradasi ke arah bukan manusia.

Sebagai makluk sosial, manusia harus selalu menjunjung tinggi apa yang baiknya untuk kehidupan bersama. Kepentingan Subyektif (pribadi) yang lahir dan yang nampak melalui keinginan buruk yang diperjuangkan sebagai suatu kepentingan seolah-olah kepentingan mayor harus dikuburkan dalam-dalam bahkan seharusnya dibuang dari alam pikiran manusia.

Kedaulatan tertinggi di alam demokrasi Indonesia tidak terletak pada pemimpin atau penguasa melainkan Kedaulatan selalu berasal dari Rakyat.
Sebagai Pemimpin harus selalu kembali melihat kepentingan bersama yang menjadi kebijakan Pemerintah. Dan segala bentuk program yang dilaksanakan dalam pembangunan harus Terencana berdasarkan sekala kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan pribadinya.

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.