Pembanguna Jalan Nasional Dibagi Dua Jalur Di Susoh Kabupaten Abdya

Pembangunan Jalan Nasional yang sedang dikerjakan di Kecamatan Ujung Padang saat MOKI kelokasi pekerjaan jalan.

MOKI, Aceh Barat Daya-Proyek Pembangunan Jalan Nasional dengan pembagian dua jalur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dari Kecamatan Susoh, Kecamatan Ujung, Kuta Makmur hingga ke Kecamatan Sikabu, pantauan Moki terlihat sangat lenggang tidak seperti sebelum pekerjaan ini dilaksanakan, kamis (18/06/20) siang.

Salah seorang Warga di kecamatan Ujung Padang Kabupaten Abdya M. Husen Umar ketika ditemui MOKI pada keterangannya mengenai pembangunan jalan mengatakan, pekerjaan pembagunan jalan yang dulunya hanya satu arah dan kini menjadi dua arah, merupakan gerakan pembangunan yang luar biasa bagi Kabupaten Abdya.

Karena sebelum sebelumnya jalan ini sangatlah padat, apalagi di saat jam anak sekolah pergi kesekolah dan kendaraan yang masuk ke Abdya dari Banda Aceh. Dengan adanya dua jalur ini sudah banyak berkurang terjadinya laka lantas dan sangat menguntungkan bagi masyarakat pemakai jalan, ujarnya.

Namun demikian, karena pembangunan pelebaran jalan nasional ini dengan pembagian dua jalur maka perluasan jalan mencapai 18 meter, 9 meter dari kiri jalan dan 9 meter dari kanan jalan. Banyak bangunan yang terkena dampak pembangunan jalan ini, seperti rumah, ruko dan pertokoan.

Hal ini disebabkan dari awalnya para pemilik tanah yang berada dipinggir jalan menggunakan tanha tersebut tanpa pemberitahuan kepada Pemerintah. Padahal sudah jelas diketahui oleh masyarakat bahwa tanah tersebut milik Pemerintah dan telah dibebaskan saat pembangunan jalan ini dilakukan oleh Jerman, namun pemilik tanah mengindahkannya, kata M. Husen Umar.

Lebih lanjut Husen Umar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam hal pembangunan jalan ini, hanya memberikan ongkos bongkar dari apa yang telah dibangun oleh pemilik tanah, sepanjang jalan Nasional ini, baik yang di kiri jalan maupun yang dikanan jalan.

Menurut saya, kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Abdya sudah lebih dari pada layak sebab, saat menggunakan tanah para pemilik bangunan yang harus dibongkar tidak pernah melaporkannya kepada Pemkab, dan membangunnya karena kemauan sendiri. Jadi bila tanah itu digunakan oleh Pemerintah, seharusnya pemilik bangunan tersebut dengan suka rela membongkarnya.

Bila kita perhatikan dan amati, pemilik bangunan tersebut telah meraih keungtungan sampai sekian tahun sesuai dengan usaha yang diupayakan, jadi tidaklah merugi bila membongkar sendiri, pungkas M. Husen Umar. (SN)

Dalam Negeri, Headline,

Pembaca :

{[['']]}