Jumat, 03 Juli 2020

DPRD Nisel Setujui Ranperda Pelaksanaan APBD Nisel 2019 Menjadi Perda

    7/03/2020   No comments

MOKI, Nias Selatan-Rapat paripurna dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi dan persetujuan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pelaksanaan APBD TA 2019 Kabupaten Nias Selatan (Nisel) dipimpin Ketua DPRD, Elisati Halawa, ST didampingi Wakil Ketua DPRD, Fa'atulo Sarumaha, S.IP, MM., Agustana Ndruru di rusng sidang utama DPRD Nisel Jalan Saonigeho KM. 3 Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel Propinsi Sumatera Utara, Jumat (03/07/2020).

Dihadiri : Bupati Nisel, Dr. Hilarius Duha, SH, MH., Wakil Bupati, Sozanolo Ndruru, Anggota DPRD, Wakapolres Nisel, AKBP Martin Luther Dachi, mewakili Danlanal Nias oleh Pasi Intel Lanal, Mayor Laut (P) Rudi Taufik, Danramil 12/Telukdalam, Mayor Inf. Hatiyanus Zega, Sekdakab, Ikhtiar Duha, Staf Ahli, Asisten Setdakab Nisel, Kepala OPD, Camat, Pers dan LSM.

Hasil rapat paripurna seluruh 9 (sembilan) Fraksi di DPRD Nisel yakni Fraksi PDI Perjuangan., Fraksi Nasdem., Fraksi Golkar., Fraksi Demokrat., Fraksi Berkarya., Fraksi Perindo., Fraksi Garuda., Fraksi Gerindra Keadilan Bangkit., Fraksi PAN – PSI menyetujui Ranperda tentang pelaksanaan APBD TA 2019 Kabupaten Nisel disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Fraksi DPRD juga mengapresiasi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI  Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas hasil audit LKPD Nisel TA 2019. Serta memberikan catatan dan saran diantaranya terkait peningkatan PAD dan pengelolaan aset daerah.

Bupati Nisel, Dr. Hilarius Duha, SH, MH mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Nisel karena menyetujui Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda. Rancangan Perda Kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat untuk di evaluasi, bebernya Bupati.

Selanjutnya, saran dari pihak DPRD terhadap peningkatan PAD dan pengelolaan aset daerah, akan menjadi perhatian bersama untuk menggali, memperluas sumber-sumber PAD dalam mendukung anggaran pembangunan.
Pemerintah Daerah menerima saran dan masukan untuk disesuaikan dan ditindaklanjuti. Terkait LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Nias Selatan TA 2019, sebagian besar telah ditindaklanjuti khsusunya temuan atas pelaksanaan perjalanan dinas termasuk selisih kurang/lebih terhadap proyek fisik dengan memerintahkan kepala OPD terkait untuk segera menyelesaikan dan disetor ke kas daerah, ungkap Bupati

Setelah penyampaian pidatonya, selanjutnya dilaksanakan penyerahan secara simbolis buku rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nisel tahun 2019 dari Bupati Nisel kepada Pimpinan DPRD. (doeha)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.