Sabtu, 04 Juli 2020

Raih WDP 2019 Kembali, DPRD Nisel Apresiasi Untuk Ditingkatkan

    7/04/2020   No comments

MOKI, Nias Selatan-Lembaga DPRD Nias Selatan (Nisel) mengapresiasi pihak Pemerintah Kabupaten Nias Selatan karena kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari pihak BPK RI Perwakilan Medan Provinsi Sumatera Utara atas audit LKPD Nisel TA 2019, Hal disampaikan Ketua DPRD Nisel, Elisati Halawa, ST didampingi Wakil Ketua Nisel, Faatulo Sarumaha, S.IP, MM bersama Bupati Nisel, Dr. Hilarius Duha, SH, MH dan Wakil Bupati Nisel, Sozanolo Ndruru usai penandatanganan persetujuan bersama tentang Ranperda LKPJ pelaksanaan APBD TA.2019 menjadi Perda dalam keterangan Konferensi Pers di Ruang Media Center DPRD, Jalan Saonogeho Km 3 Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nisel Propinsi Sumatera Utara, Jumat (03/07/2020).

Ketua DPRD Nisel, Elisati Halawa, ST mengatakan bahwa status opini WDP ini patut kita syukuri dan status ini supaya semakin di tingkatkan kedepan. Ia juga mengingatkan terkait beberapa catatan pemandangan umum Fraksi pada paripurna DPRD tentang persetujuan yakni tidak lagi mengarah pada pengelolaan keuangan tetapi lebih mengarah pada pengelolaan aset daerah, terang Elisati

Tentang pengelolaan keuangan daerah kita sudah tertata dengan baik tapi yang jadi persoalan aset daerah yang masih belum tertata dengan baik menjadi salah satu kendala pihak BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dalam melakukan audit. Kita harapkan kepada pemerintah daerah agar aset-aset masa BRR didata kembali dengan mendetail, tandas Elisati.

Bupati Nias Selatan, DR Hilarius Duha, SH, MH mengatakan, Kabupaten Nias Selatan kembali menerima WDP Tahun 2019 dua kali berturut turut kita akan berusaha mendapatkan WTP tapi kendala karena masih banyak kekurangan seperti aset di masa BRR dimana status tanah belum jelas, kendaraan yang surat suratnya tidak jelas juga maka kita akan berusaha untuk mendata ulang biar kita dapat mensikronisasi dengan audit BPK RI, tegas Hilarius.

Lanjutnya, harus disadari bahwa masih banyak lagi kekurangan yang mesti dibenahi. Kendati begitu, pihaknya tetap optimis jika semua aset dimaksud bisa ditelusuri, tahap demi tahap. Berbagai langkah penyelamatan aset daerah akan dilakukan pihaknya, pertama akan mengajukan regulasi penelusuran aset-aset daerah ke lembaga DPRD untuk di Perdakan. Untuk mencegah persepsi terkait ini bisa saja dikatakan pungli karena tanpa dasar maka dibentuk Tim per SKPD untuk menulusuri serta mendata ulang aset-aset terdahulu dari masa BRR, ungkap Hilarius. (doeha)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.