Sabtu, 11 Juli 2020

Soal Penolakan RUU HIP, Fraksi PDIP Tidak Ikut Menandatangani Tuntutan FPI

    7/11/2020   No comments

MOKI, Sumenep - Soal penolakan Rancangan Undang Undang Haluan Idiologi Pancasila ( RUU HIP) oleh Ormas Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur Fraksi PIDP  tidak  menandatangani tuntutan FPI. Minggu (11/7/2020)

Pernyataan itu disampaikan  Zainal Arifin ketua Fraksi PDI Perjuangan. Kepada sejumlah media usai ratusan massa FPI demo gedung DPRD Sumenep. Jum'at (10/7/2020)

Menurutnya, Fraksi PDIP tidak pernah diajak berdialog dengan massa FPI yang melakukan audensi dengan DPRD yang menolak RUU HIP dan pihaknya juga tidak ikut menandatangani tuntutan yang disampaikan massa FPI tersebut.

“Disaat FPI audensi dengan DPRD fraksi PDI Perjuangan tidak di undang oleh Pimpinan DPRD,”  ungkapnya.

Dengan Vulgar dirinya menjelaskan alasan Fraksinya tidak menandatangani tuntutan massa FPI, fraksi PDI P Sumenep memberikan pernyataan sikap, pertama menghargai para pihak yang bersepakat atau tidak bersepakat terhadap RUU dimaksud.

kedua menghendaki untuk mendiskusikan kembali RUU dimaksud untuk mendapatkan hal terbaik dari kelompok pro kontra RUU ini, dan ketiga perlu kita ketahui bersama bahwa RUU HIP adalah bukan merupakan Domain DPRD Sumenep, 

" dan terakhir keikutsertaan bertanda tangan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumenep pada hal dimaksud sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin," jelasnya.

Sementara Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Sumenep K. Hamid Ali Munir dihadapan ratusan peserta aksi terkait penolakan RUU HIP, dari 7 fraksi sudah menandatangani tuntutan FPI menolak RUU HIP 
 yang disampaikan pada 1 Juli lalu.

“Semua 7 fraksi sudah menandatangani pernyataan tuntutan yang disampaikan kepada kami,” kata Hamid Ali Munir, dihadapan pendemo.(Sr)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.