Jumat, 18 September 2020

Terkait Utang ID, Ketua TPKD Nisel Tentang Isi Surat Yang Dilampirkan Ada Kejanggalan

    9/18/2020   No comments

MOKI, Nias Selatan-Terkait permasalahan mobil dinas yang dikuasai ID dan Utang, Sekda Nisel, Ir. Ikhtiar Duha, MM selaku Ketua TPKD didampingi Inspektur Nisel Emanuel Telaumbanua, serta Kaban BPKPAD Nisel Aferili Harita adakan temu pers kepada sejumlah wartawan untuk menjelaskan  permasalah yang terjadi di ruang meeting Kantor Bupati Nisel, Jalan Arah Lagundri-Sorake Km 5 arah Lagundri Kecamatan Fanayama Kabupaten Nisel Propinsi Sumatera Utara, Jumat (18/09/2020).

Pihak Pemkab memberikan Surat  Kuasa Khusus (SKK) terkait siapa-siapa saja penunggak ataupun yang masih menguasai aset daerah kepada Kejaksaan. Dimana berdasarkan adanya SKK itu, Kejagung dan KPK ada berkordinasi mengenai penyelamatan aset daerah dan juga aset pemerintah. Kejagung ini mengimplemtasikan di bidang Datun terkait masalah aset daerah, aset pemerintah, tunggakan pajak dan pembayaran kewajiban kepada daerah. Jadi, dari MoU KPK dengan Jam Datun. Jadi mengenai Mobil Dinas yang dikuasai ID belum dikembalikan ke Pemkab Nisel. Karena sudah diberikan SKK ke Kajari untuk penarikan Mobil Dinas tersebut. Jadi apabila sudah ditarik maka Kejaksaan akan menyerahkan ke Pemkab Nisel, tapi sampai sekarang belum menerimanya, ungkap Sekda.

Sedangkan utang mantan Bupati Nisel Idealisman (ID) berdasarkan hasil audit BPK RI/temuan BPK thn 2016 tentang pemeriksaan Laporan keuangan APBD thn 2015. Dimana tahun 2017, semua ASN maupun bukan ASN tentang hasil temuan tersebut disampaikan atau disurati para pihak ketiga. Pada tahun 2017 mantan Bupati ID sudah 6 kali disurati dan terakhir anggal 31 Agustus 2018 yang ketujuh. Selanjutnya tanggal 11 Desember 2018, kemudian disetor oleh beliau (ID) tanggal 18 Desember 2018 sebesar tiga puluh juta. Berarti sisa dari Rp. 216.750.000, itu adalah sebesar Rp. 186.750.000,-

Berdasarkan itulah, pihaknya mengirim surat lagi kepada ID pada bulan Februari 2020, dimana dijelaskan bahwa itu sudah dilunasi Rp.30.000.000,- karena yang menindaklanjuti terkait laporannya adalah Inspektur. Kemudian bulan Mei 2020 disurati lagi, disana kita jelaskan bahwa sudah dikembalikan Rp.30 juta rupiah. Terakhir surat saya selaku Ketua TPKD yakni, tanggal 31 Agustus 2020 bahwa masih ada sisa Rp. 186.750.000., untuk segera disetor ke kas daerah dengan nomor yang telah dituju, dan apabila nanti sudah disetor, maka dilegalisir oleh bank. Sebagai bukti saat TPKD menyampaikan ke Inspektorat untuk mengajukan ke BPK RI sebagai bukti bahwa sudah dilakukan penyetoran, beber Sekda.

Sementara, pada tanggal 7 September 2020, dia sebagai Ketua TPKD menerima surat dari mantan Bupati ID, dimana suratnya tertanggal 5 September. Bahwa dinyatakan telah melunasi Rp. 186.750.000., dengan melampirkan 10 lembar bukti fotocopy ATM dari beberapa Bank yang dikirim oleh 4 orang yang namanya berbeda yakni Serlin Sonata, Herlismawati, Lusi Hati Manao dan Famakholo Sihura. Jadi penyetoran sebesar Rp. 186.750.000. Kemudian, saya telepon Inspektur tentang itu, dan Pak Inspektur menyampaikan dengan saya, iya Pak, kita lebih lanjut akan kordinasi dengan BPK,” ungkapnya.

Menurut dia, bila hal itu nantinya dapat diterima oleh BPK, maka pihaknya akan menyiapkan surat keputusan jika yang bersangkutan (ID) telah melunasi. “Jadi, semua yang melunasi, kita tetapkan. Belum lama ini ada ASN, mungkin surat saya sudah sampai ke Inspektorat, sekecil apapun yang dilunasi oleh aparat ASN atau pihak ketiga, bendahara atau non bendahara, ada keputusan Bupati lagi bahwa dia sudah melunasi,” tandasnya.

Sementara, pernyataan Ketua TPKD Nisel diatas sangat bertolak belakang dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Agus Komarudin, SH bernomor: 434/SK/HK/IX/2020/PN Gst, tertanggal 3 September kepada ID yang merupakan salah satu persyaratan saat mendaftar ke KPU Nisel sebagai Bakal Calon Bupati Nisel pada Pilkada 2020.
Dimana, dalam surat Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gusit itu disebutkan bahwa nama Idealisman Dachi, berdasarkan hasil pemeriksaan register induk perdata, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggun jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahkan terkait kejanggalan atau permasalahan tersebut diatas, salah seorang masyarakat Nias Selatan, Julius A Duha telah melaporkan Bakal Calon Bupati ID kepada pihak KPUD Nisel dan kepada pihak Bawaslu Nisel.

Lalu, dikutip dari Website Bawaslu Nisel menyebut, setelah melalui kajian Bawaslu dan dibahas secara mendalam oleh sentra penegak hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Nias Selatan tanggal 15 September 2020, maka, melalui berita acara pleno nomor: 088/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU-14/IX/2020 dan berita acara pembahasan laporan Sentra Gakkumdu Nisel nomor: 002 tanggal 15 September 2020, laporan Julius Duha dinyatakan memenuhi syarat formil, namun syarat materil tidak terpenuhi karena pasal, unsur tindak pidana Pemilu yang dituduhkan kepada terlapor belum diketahui, sehingga laporan tersebut tidak diregistrasi oleh lembaga Bawaslu Nisel.

Isi Surat asli halaman kedua Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) Kabupaten Nias Selatan, tertanggal 31 Agustus 2020, diduga dihilangkan atau dipotong satu baris, yakni terkait besaran utang yang sudah disetor oleh mantan Bupati Nisel ID dan kalimat sisa besaran utangnya.

Hal ini terungkap dalam keterangan pers Ketua TKPD Nisel juga sebagai Sekda Nisel, Ikhtiar Duha.

Di surat Pak ID yang disampaikan ke kami atau ke saya, itu dilampirkan kembali fotocopinya. Surat saya itu ada dua halaman, dimana di halaman kedua, satu baris hilang, tidak ada. Jadi, menurut dia, seakan -akan kemudian bunyinya bahwa dari halaman pertama kalau dibaca, yang bersangkutan (ID) sudah dilunasi.
“Di kalimat halaman kedua itu, dengan huruf seratus delapan puluh enam juta bla-bla tanpa angka. Padahal, di surat saya yang asli itu, ada satu baris lagi diatas, dan itu tercatat telah dilunasi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga tersisa sebesar Rp.186.750.000,00 dalam kurung dengan ada huruf. Sambil memperlihatkan dimana letak bedanya, karena supaya clear. Alasannya melakukan klarifikasi ini, supaya jangan sempat ada lagi tanggapan lain. Memang perkembangan informasi kalau masalah di luar, saya tidak mau urus. Tapi kalau dari sisi administrasi, saya mau urus, tegas Ikhtiar. (doeha)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.