Minggu, 13 September 2020

Usulan DPR RI Pungutan Dana Export CPO Sebesar 20 Persen Dialokasikan Untuk Replanting Belum Disetujui Oleh Pemerintah

    9/13/2020   No comments

MOKI, JAKARTA-Dalam pembahasan RUU cipta kerja, DPR RI juga meminta pungutan dana Export CPO ke BPDPKS minimal 20 % dialokasikan untuk replanting tetapi Pemerintah masih belum menyetujui dengan alasan petani tidak siap.

Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Soebagyo Panha RUU Cipta Kerja meminta penjelasan para pelaku perkebunan,"Apa benar seperti itu mumpung masih pembahasan minta informasi tertulis,"ujarnya.

Di Omnibus lauw RUU Cipta kerja kami serius mempertanyakan kepada Panel WTO ini kepada Pemerintah dan menghadirkan melalui Zoon metting dirjen WTO Sansul siregar.

"Tenyata masih ada celah yang masih bisa kita mainkan dan dalam RUU sudah di normakan melalui penerapan sistem tarif dan ini sudah kita selakati. Hanya pertanyaanya kenapa Pemerintah tidak menerapkan celah yang bisa dilakukan selama ini sebagai bentuk perlindungan komoditi unggulan kita,"kata Firman Soebagyo.

"Kenapa diam saja? Di Omnibus lauw RUU Cipta kerja kami serius mempertanyakan ini kepada Pemerintah dan menghadirkan melalui Zoon metting dirjen WTO Sansul siregar,"imbuh Firman.

Tenyata masih ada celah yang masih bisa kita mainkan dan dalam RUU sudah di normakan melalui penerapan sistem tarif dan ini sudah kita sepakati. Hanya pertanyaanya kenapa Pemerintah tidak menerapkan celah yang bisa dilakukan selama ini sebagai bentuk perlindungan komoditi unggulan kita. Kenapa diam saja,"pungkas Firman Soebagyo. (Aris)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.