Rabu, 23 Desember 2020

Penataan Alur Pelayaran di Meulaboh Dan Sabang Untuk Keselamatan Pelayaran

    12/23/2020   No comments

Acara FGD di Banda Aceh

MOKI, Banda Aceh-Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Distrik Navigasi Kelas II Sabang, menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penetapan alur pelayaran pelabuhan Sabang dan pelabuhan Meulaboh di Banda Aceh, Selasa (22/12).


Sejalan dengan Perkembangan Infrastruktur dan Aktifitas Perekonomian di Provinsi Aceh, jasa Transportasi baik penumpang maupun barang termasuk kargo, pos / paket umumnya dilayani melalui laut, demikian dikatakan Kepala Distrik Navigasi Kelas II Sabang, Capt. Andi Aswad, S.sIT, M.Mtr, M.Mar, kepada Wapemred MOKI 


Dikatakan juga, Maka dari itu Pemerintah selalu memberikan Pelayanan terhadap Pengguna maupun Pelaku Usaha di bidang angkutan laut dan salah satunya adalah Peningkatan Keselamatan Pelayaran di Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Meulaboh Provinsi Aceh.


Pelabuhan Sabang dan pelabuhan Meulaboh merupakan salah satu Prasarana Transportasi yang memiliki peran strategis, karena menjadi titik simpul hubungan antar daerah, dan pelabuhan tersebut memiliki fungsi sosial dan ekonomi, kata Kadisnav Sabang Capt. Andi Asward


Direktur Kenavigasian Ir Hengki Angkasawan lebih rinci menjelaskan bahwa,  ada beberapa pelayanan yang biasa dilaksanakan di Pelabuhan seperti, Pelayanan kapal ( Labuh, Pandu, Tunda dan Tambat), Handling Bongkar Muat ( Peti kemas, Curah Cair, Curah Kering, General Cargo, Roro), Embarkasi dan Debarkasi penumpang, Jasa Penumpukan, Bunkering ( pengisian air kapal, BBM), Reception, Alat, Lahan Industri. Beragam fungsi dan layanan yang disediakan Pelabuhan, menjadikan Pelabuhan mempunyai fungsi yang sangat strategis.


Dalam mendukung kelancaran, maka dibuatlah penataan alur pelayaran di pelabuhan Sabang dan pelabuhan Meulaboh demi mendukung kelancaran pelayaran dan peningkatan keselamatan pelayaran, tukas Hengki Angkasawan


Lebih lanjut diterangkannya, Sesuai dengan amanat Undang Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menetapkan “ Alur Pelayaran, menetapkan Sistem Rute, menetapkan Tata Cara berlalu lintas dan menetapkan Daerah Labuh Kapal “ sesuai dengan kepentingannya.


“ Acara FGD hari ini adalah upaya kita dalam menyempurnakan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang penetapan alur pelayaran guna terciptanya keamanan dan keselamatan pelayaran “


Pemerintah berharap dengan meningkatnya keselamatan dan keamanan pelayaran maka tercipta suatu kelancaran proses Distribusi dan Logistik Manusia dan Barang yang akan berbanding lurus dengan peningkatan ekonomi dan ekosistem investasi yang baik, pungkas Direktur Kenavigasian Ir. Hengki Angkasawan.(Tiopan. AP)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.