Senin, 12 April 2021

Cara Pandang Baru Menuju Pemilu 2024

    4/12/2021   No comments


Oleh: Maxmilian Ponda, S.Sos

Yang membedakan demokrasi dengan sistem yang lain adalah adanya checks and balances antara Legislatif dan Eksekutif, DPR dan Pemerintah. DPR seperti rem mobil yang bisa ikut menjaga agar Pemerintah berjalan terarah, tidak Tabrak sana - tabrak sini, agar program sesuai dengan yang telah disepakati.


Checks and balances itu mensyaratkan ada kekuatan DPR yang otonom atau independen dari Pemerintah. Independensi itu terkait dengan apakah partai yang punya Peewakilan di DPR itu anggota koalisi Pemerintah atau tidak.


Bisa saja anggota koalisi itu berperan untuk checks and balances, untuk mengontrol Pemerintah, tetapi dalam praktiknya tidak mudah, tidak cukup independen. Maka checks and balances itu lebih bisa diperankan oleh partai yang berada di luar koalisi Pemerintah.


Kekuatan partai di DPR yang di luar koalisi tidak mesti harus mayoritas tapi harus cukup besar. Sebab kalau mayoritas dan kuat sekali, bisa membuat pemerintahan tidak jalan, deadlock. Cukuplah misalnya 40-45 persen anggota DPR dari partai bukan pendukung Pemerintah.


Persoalan ini muncul dari budaya Parpol kita selama ini yang selalu mengedepankan uang. Karena kuasa uang, parpol lebih sering terjerumus pada bagaimana cara mendapatkan akses terhadap uang, ketimbang bagaimana merancang agenda yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Mekanisme kerja parpol tidak lagi dalam kerangka mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi bangsa, namun lebih pada kepentingan-kepentingan pribadi para elitnya. Parpol tidak lagi berlandaskan pada salus populi suprema lex, yakni kesejahteraan atau kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi, sebaliknya, uanglah yang menjadi hukum tertinggi. 


Hal inilah yang kemudian menjelaskan mengapa parpol hanya terlihat sibuk ketika menjelang pemilu atau pilkada saja, sedangkan di masa-masa non-elektoral sama sekali tidak menunjukkan gaungnya. Di saat pemilu, orang-orang dalam parpol mengeluarkan segudang janji perbaikan kepada rakyat. 


Namun, setelah mereka memperoleh kekuasaan yang diinginkan (dari hasil memanfaatkan suara rakyat), maka seketika itu pula mereka akan melupakan janjinya. Mereka akan lebih sibuk mencari uang sebagai ganti biaya pencalonan sebelumnya. Hal semacam inilah yang menjadikan citra parpol kian memburuk dihadapan masyarakat. 


Kenyataan menyimpangnya peran parpol menjadi lembaga yang sekedar berafiliasi terhadap uang − salah satunya disebabkan oleh aturan perundang-undangan yang terlalu longgar. Banyak kelemahan dalam tata pengaturan keuangan parpol yang bisa membuat parpol hanya sibuk menggalang dana saja. 


Partai-partai yang secara kuat pendanaannya, bisa tetap langgeng dalam tampuk kekuasaan karena akses terhadap uang yang besar. Namun keadaan itu akan membuat parpol lebih berafiliasi pada pemberi modal daripada terhadap rakyat. Ini tentu kondisi yang tidak baik dalam iklim perpolitikan Indonesia, yang sayangnya belum mendapat perhatian secara serius untuk dikaji lebih dalam. 


Kedekatan parpol dengan jejaring uang jelas merupakan permasalah akut yang mencederai makna demokrasi itu sendiri. Sungguh naif jika pemilu yang telah dilandasan pada prinsip one person one vote, tetapi pada kenyataan nanti, suara pemilih hanya dijadikan alat semata, sedangkan parpol akhirnya mengaspirasikan pemodal atau sekelompok oligarki saja. Jika demikian, maka parpol bukan lagi representasi “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.


Melihat kenyataan di atas selama ini, mindstream para akademisi, praktisi politik, maupun pemegang kebijakan negara masih selalu berkutat pada perdebatan bagaimana menentukan sistem pemilu yang cocok atau  berapa electoral treshold yang sesuai. 


Namun, kenyataannya malah melupakan kondisi riil yang sebenarnya lebih mendesak, yakni adanya kecenderungan parpol sebagai lembaga yang lebih berafiliasi terhadap uang ketimbang menyuarakan aspirasi rakyat. Meski UU terkait parpol dan pemilu telah direvisi berulang kali, namun persoalan pengaturan keuangan parpol dan kampanye selalu saja dinafikan dari waktu ke waktu.


Jalan yang harus ditempuh pada tataran demokratisasi sehingga kembali kepada das sein dan das sollen dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, untuk menciptakan iklim politik yang berpihak pada masyarakat menuju terwujudnya adil dan makmur tentu harus kembali kepada wajah idealnya demokrasi kita.


Tujuan pertama dalam pembentukan partai politik menurut UU adalah memberikan pendidikan politik yang benar kepada masyarakat. Hal inilah yang belum dijalankan dan berdampak pada adanya cara pandang masyarakat yang melihat bahwa Parpol sebagai miliki orang tertentu atau kelompok tertentu. 


Padahal amanat demokrasi yang dimuat dalam konstitusi kita adalah bahwa Partai Politik adalah lembaga politik masyarakat yang terorganisasi.


Hanya ada satu jalan untuk keluar dari berbagai persoalan di atas yakni Masyarakat sebagai Sumber Kedaulatan politik bernegara harus memiliki cara pandang baru yakni, Pertama; HARUS MEMAHAMI Kedudukan Partai dalam berdemokrasi. Dimana bahwa Parpol merupakan representation of ideas atau cerminan dari preskripsi tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan sehingga harus diperjuangkan oleh partisipatif masyarakat sepenuhnya. Sehingga massa rakyat bisa mengintervensi melalui parpol terhadap orang/ utusannya di parlemen yang melanggar hukum.


Kedua; Masyarakat HARUS MELIHAT bahwa Partai Politik sebagai lembaga organisasi politik mereka (rakyat) - Partai politik sebagai lembaga publik. Bukan sebagai milik orang atau kelompok tertentu. Dan pengambilan keputusan atau kebijakan Partai politik juga bukan oleh orang tertentu atau kelompok tertentu, melainkan bersumber dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.


Parpol sebagai lembaga politik rakyat atau alat perjuangan rakyat  - Partai Massa memiliki ideologi, platform atau visi dan misi dan semua itu seharusnya menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan parpol dan kebijakan publik yang dilahirkan oleh Programatik Parpol sepenuhnya bersumber dari Partisipasi Politik masyarakat. 


Dengan membedakan Partai yang benar-benar partai massa, maka Partai Politik layak disebut sebagai lembaga publik yang melahirkan Pemimpin dan wakil rakyat yang sesungguhnya dan rakyat memiliki hak kontrol penuh terhadap perwakilannya melalui Partai Politiknya untuk tercapainya rakyat adil dan makmur di Pemilu 2024 mendatang.

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 MOKI I Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.