Kamis, 20 Januari 2022

OMBUDSMAN SUMBAR MENYIMPULKAN WALI NAGARI KAMBANG UTARA, PESSEL, TELAH MAL ADMINISTRASI.

    1/20/2022   No comments

 


  

PADANG - Joni Iskandar, SH dan puluhan Pengacara sumbar yang tergabung dalam tim kuasa hukum pelapor menjelaskan bahwa Terkait laporan yang diajukan ke Ombudsman RI wilayah Sumbar tentang penon aktifan sementara perangkat nagari yang tidak sesuai prosedur. (19 Januari 2022)


Dari hasil laporan akhir ombudsman RI kepada pelapor/kuasa hukum dalam suratnya Nomor B/0738/LM 42-03/0231.2021/XII/2021 memberi kesimpulan terkait temuan, berdasarkan hasil pemeriksaan  tim pemeriksa ombudsman berpendapat dan menyimpulkan bahwa ditemukan Maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh wali nagari kambang utara, pessel, terkait mengeluarkan surat pemberitahuan non aktif sementara kepada klien pelapor Sebagai perangkat nagari. Arti kebijakan tersebut sudah menyimpang dari aturan yang ada dan kebijakan tidak berdasar hukum.

 

Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukum selaku pelapor menjelaskan bahwa ombudsman adalah lembaga negara yang dipercaya terkait pengawasan pelayanan publik dan keputusan ombudsman tersebut telah berdasar hukum sehingga Oknum wali nagari insial U tersebut jelas terbukti dan meyakinkan telah melakukan maladministrasi berdasarkan hasil klarifikasi lembaga negara. Dan jelas oknum wali nagari di salah satu daerah di kabupaten pesisir Selatan Sumatera Barat tersebut diduga telah melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan undang-undang.


Menurut koordinator/Ketua tim Adv Fandra Arisandi SH.SHEL mengatakan ke awak media Alhamdulillah akhirnya kami dari pelapor sangat bersyukur atas keputusan ombudsman ini dan karena ini terkait perbaikan pelayanan publik kedepannya bagi pejabat negara yang melaksanakannya.dan saat ini persoalan ini juga telah kami bawa ke ranah pengadilan tata usaha negara padang oleh tim kuasa hukum, dan masih dalam proses sidang, dan juga sudah beberapa kali terlapor/tergugat juga telah beberapa mangkir dan tidak datang ke persidangan.


Keputusan dari Ombudsman RI sumbar ini telah tepat dan sesuai prosedur Hukum dan ini salah satu bentuk keadilan serta tempat pengaduan pelayanan publik jika ada penyimpangan bagi penyelenggara negara.Ujar Mahasiswa Pascasarjana Prodi Hukum Pidana ini.diterangkan juga surat yang dikeluarkan oleh oknum Wali nagari U tersebut hanya sebuah pemberitahuan semata bukan sebuah keputusan sehingga kami menganggap cacat hukum dan tidak ada kepastian hukum, Turut hadir para tim pengacara dari LBH tersebut diantara nya,Adv yasrianto,Adv alfi sukruf, Adv Marjoni,Adv Wiwit,adv.muslaini dari APSI dan Joni Iskandar dari Ikadin dan Firman Arif, ihsan riswandi dari Peradi dan Rekan Lawyer lainnya.

(Debi/Tim)

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.