Senin, 28 Februari 2022

DIDUGA OKNUM ASN MENJUAL TANAH HANYA MENUNJUKAN PETA, PEMBELI : DARI 2019 LAHAN YANG KAMI BELI HINGGA SAAT INI BELUM ADA SERTIFIKATNYA

    2/28/2022   No comments


LAMPUNG - Hak kepemilikan atas tanah, sewaktu-waktu dapat terjadi peralihan hak dan yang umum terjadi peralihan tersebut terjadi karena adanya jual beli tanah antara pemilik tanah dengan pembeli. ( 26/02/2022)


Supardy Marbun Direktur Sengketa Konflik Wilayah 1, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengatakan tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dalam jual beli tanah, akibatnya banyak masyarakat yang merasa dirugikan akibat transaksi jual beli tanah.


Pertama adalah memastikan keaslian tanda bukti hak atas tanah di Kantor Pertanahan tempat lokasi tanah Anda berada.


Kedua, buatlah Akta Jual Beli (AJB) tanah yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas di wilayah lokasi tanah, jangan menggunakan PPAT di luar wilayah kewenangan kerjanya.


Ketiga, jika penjual akan menjual kepada pembeli dengan disertai pemberian tanda jadi atau uang muka berdasarkan kesepakatan dan akan dilunasi dalam jangka waktu tertentu maka diperlukan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PBJB) di hadapan Notaris, karena PBJB yang dihadapan notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata.


Keempat, apabila penjual sudah menikah, maka tanah dan bangunan akan menjadi harta bersama, sehingga penjualan tanah tersebut harus atas dasar persetujuan suami/istri dengan penandatanganan surat persetujuan khusus, atau turut menandatangani AJB. Apabila suami atau istri sudah meninggal, dapat dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kematian dari kantor kelurahan.


Kelima, penjual harus membayar pajak penghasilan (PPh) dan pembeli harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan ketentuan sebagai berikut Pajak Penjual (PPh) = Harga Jual x 2,5 %, Pajak Pembeli (BPHTB) = {Harga Jual – Nilai Tidak Kena Pajak} x 5%, Pembeli dan Penjual kemudian juga membayar pembuatan AJB di PPAT yang pada umumnya akan ditanggung bersama atau jika kedua belah pihak bersepakat ditanggung oleh salah satu pihak yang nilainya maksimal 1% dari harga transaksi tanah.


Hal ini berbeda yang dialami AH 41 Tahun warga Kelurahan Karang Rejo, Kec. Metro Utara Kota Metro, Lampung.


Pada tahun 2019 Bulan 6 tahun 2021, Ade Halimah membeli sebidang tanah di Kelurahan Karang Rejo Metro utara yang dimana AH membeli dari seorang Lurah Karang Rejo pada Jaman itu di jabat oleh Ys dan saat ini Ys sendiri bertugas di Pol PP Kota Metro.


AH menjelaskan,” saat itu saya membeli sebidang tanah ukuran 11×8 ( lebar 11 meter, dan panjang 8 meter ) dengan harga 15 juta pada tahun 2019. Pada saat menjual, pak Ys tidak memperlihatkan legalitas apa pun, baik sertifikat, Girik atau lainnya, dia ( Yosep-red ) hanya memperlihatkan peta lokasi tanah, dan kita di suruh memilih. Di kutansi hanya 10 juta, yang 5 juta masih sama pak Ys.” Terangnya


Masih kata Ah, ” saya membeli dari tahun 2019, namun hingga saat ini sertifikat tanah yang kami belum kami terima atau tidak jelas. Di bilang belum jadi tapi sudah kita tanyakan dengan pihak Kelurahan dan pak RH daftar nama kami tidak ada.” Ucap AH


Terkait jual beli, AH pun memberikan bukti-bukti kuitansi penyerahan uang.


” Untuk bukti-bukti kuitansi, saya ada semua dan tidak hanya saya saja, masih banyak yang lainnya yang membeli tanah, tapi tidak ada sertifikatnya hingga saat ini.” Tambah AH


” Kami sudah beberapa kali menanyakan kepada yang jual tanah kepada kami ( Ys-Red ) jawab beliau sabar masih di proses. Terakhir sebulan lebih ini lah saya ketemu pak Ys, dak lagi ukur tanah, saya minta sama dia segara keluarkan sertifikat saya, jawab dia sabar nanti saya daftarkan AJB. Tapi hingga saat ini, sampai 1 bulan ink tidak ada kabar lagi.” Terangnya


Sebagai warga masyarakat Kota Metro yang paham akan aturan hukum dan UU, AH menyampaikan harapan dan ke inginan atas haknya terkait pembelian sebidang tanah di Karang Rejo, Kec. Metro Utara.


” Harapan saya segera di selesaikan surat-surat tanah saya, agar saya mendapatkan legalitas hukum yang pasti, apa lagi tanah tersebut sudah saya bangunkan rumah dan saya membelinya berjalan hampir 3 ( tiga ) Tahun ini bertepatan bulan 6 ( enam ) tepat tiga tahun.” Tambahnya.


” Jika saya tunggu dalam waktu dekat ini surat tanah saya tidak jadi, saya akan bertanya lebih lanjut, saya akan meminta tanggung jawabnya dengan cara pengembalian kerugian saya, Karena saya sudah bangun rumah dilokasi tanah tersebut. Dalam hal ini saya tidak bertanya sama pihak Kecamatan dan Kelurahan, Karena saya mempercayai pak Ys.”


Untuk mengetahui secara pasti, AH dan temannya menemui Pak RH untuk memastikan tetang masuk tidaknya lahan yang AH beli dari Ys ke program Prona.


“Kami sudah bertemu dengan pak Rh, pak Rh yang urus Prona, dan saya datengin dengan teman saya sekita 3 ( tiga ) bulan yang lalu. Dan yang dia bisa buktikan nama yang ada di dalam draf nama yang ditunjukan Pak Rh. Sedangkan nama saya dan beberapa lainnya tidak ada di dalam draf nama program Prona, sementara ini dari tahun 2019.” Terangnya


Tambah AH ” kabar dari warga setempat, infonya tanah itu Punya Pak Dr sempat sih kami di suruh sama pak Rh agar meminta foto copy KK dan KTP kepemilikan awal lahan itu, nanti pak Rh akan membantu surat untuk mengeluarkan AJB. Jadi intinya mereka menjual ke saya tanpa legalitas yang jelas. Hanya menunjukan peta. Dan pada Tanggal 26/2/2022, saya menghubungi pak Rh melalui wa, ia jawab coba tanya pak Ys dulu.” Tutupnya


( RED )

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.