Minggu, 06 Maret 2022

DIDUGA, HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS, MARIONO DATANGI KANTOR LP2TRI.

    3/06/2022   No comments

 



KUPANG - Penanganan kasus dugaan pungutan liar (Pungli) dan pemalsuan dokumen kelahiran yang dilakukan Stefanus Atok Bau, diduga melukai rasa keadilan.


Penanganan dugaan kasus pungutan liar (pungli) dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Stefanus Atok Bau dalam perekrutan calon Veteran di Kabupaten Belu, Malaka dan Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, diduga melukai rasa keadilan, seakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.


Keluhan ini disampaikan oleh Mariono, warga Kelurahan. Camplong I, Kecamatan. Fatuleu, Kabupaten Kupang, kepada awak media ini, Senin 28/2/2022).


Menurutnya, Kasus yang ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Belu, melalui laporan Polisi, Nomor Pol. LP / 307/X/2012, tanggal 30 Oktober 2013, rupanya menuai tanya banyak pihak, terkait status hukum Stefanus Atok Bau yang pada tahun 2019 telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai surat Irwasda Polda NTT kepada perwakilan Ombudsman  Republik Indonesia, Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT).


" Tahun 2016, Melalui surat dari Polda NTT, yang ditanda tangani oleh Irwasda Polda NTT, kepada perwakilan Ombudsman NTT, Stefanus Atok Bau sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi di tahun 2019 dan 2021, Polres Belu melalui satuan Reskrim, mengatakan kalau laporan terhadap Stefanus Atok Bau itu tidak cukup bukti, seolah-olah hukum dipermainkan dan bisa diperjual belikan, tajam ke bawah dan tumpul ke atas, hukum bisa dibeli bagi orang yang punya uang" terang Mariono.


Lanjutnya, peristiwa pidana pungli dan pemalsuan surat  lahir, sudah seharusnya pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku, bukan membiarkannya melanjutkan aksi Dugaan pungli dan pemalsuan dokumen.


" Dengan bukti yang sudah saya berikan berupa 20 lembar kwitansi penerimaan uang dari calon veteran palsu dengan jumlah uang masing-masing Rp. 2.500.000 sampai puluhan juta rupiah, juga ada 5 lembar surat keterangan kelahiran Stefanus Atok Bau dengan tanggal lahir dan tahun yang berbeda-beda, tetapi Polres Belu malah memberikan jawaban kepada kami bahwa kurang laporan kami itu kurang bukti" ujarnya.


Atas perbuatan pelapor ini, terdpat ribuan anggota veteran palsu yang sudah terdaftar, yang bukan merupakan pejuang tahun 1945 sampai dengan tahun 1946 melawan tentara Portugis.


"  Terdapat sekitar 6000 orang veteran palsu, yang telah direkrut oleh Stefanus Atok Bau, saya memiliki sekitar 2833 sampel beteran palsu, dengan 10 macam surat keputusan (skep) gelar kehormatan veteran yang saya pegang saat ini" ujar Mariono.


Penanganan peristiwa pidana ini, sudah 9 tahun dengan status penangan yang terkesan berbelit-belit, sehingga Mariono mendatangi kantor LP2TRI dan mengadukan penanganan peristiwa pidana ini.


" Penanganan kasus yang  saya laporkan ke Polda NTT dan Polres Belu sudah 9 tahun, proses hukumnya berbelit-belit, saya mau mengadu kemana lagi, Stefanus Atok Bau belum sama sekali tersentuh hukum atas pelanggaran yang dilakukannya, sehingga kami datang meminta dan memohon ke kantor LP2TRI agar bisa membantu mengawal dan menyelesaikan laporan saya ini, sebagai pelapor saya kecewa, laporan saya sejak tahun 2013, tidak jelas penanganannya tiba -tiba di tahun 2019 dan 2021, muncul surat dari pihak Polda NTT dan Polres Belu bahwa dalam kasus yang saya laporkan tidak cukup bukti" Kesal Mariono.


Ketua LP2TRI Indonesia, kepada awak media ini, (28/2/2022), membenarkan adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pungutan liar dan pemalsuan dokumen veteran palsu.


Menurut ketua umum LP2TRI ini, pihaknya telah menindak lanjuti laporan masyarakat dengan menyurati bapak Presiden Joko Widodo, Kemenhan, Kapolri, Jaksa Agung, dan Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.


" Kami sudah bersurat ke pak presiden, dalam isi surat itu kami meminta agar bapak Presiden mengaktifkan kembali satgas mafia hukum yang pernah ada pada tahun 2011, agar bisa memberantas mafia hukum, karena banyak masalah hukum yang ditangani kepolisian dan kejaksaan tidak sampai ke meja persidangan"


" Untuk bapak Kapolri agar menangani laporan ini, karena Polda NTT terkesan melindungi pelaku kejahan ini, pelapor telah memberikan bukti berupa surat dan kwitansi serta keterangannya, namun pihak Polda NTT melalui kasat Reskrim Polres Belu mengeluarkan SP2HP, tanggal 28 Oktober 2019 bahwa laporan tersebut tidak cukup bukti, sedangkan surat yang dikirim Polres Belu ke Ombudsman perwakilan NTT bahwa Stefanus Atok Bau sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan dalam waktu dekat akan tahap 1 ke jaksa penuntut umum, maka jelas ini ada mafia hukum, yang coba bermain dalam kasus ini, untuk menutupi kebenarannya sehingga secara lembaga kami minta Mabes Polri untuk mengambil alih kasus ini, dan digelarkankan ulang kasus ini, sehingga kasus ini bisa di teruskan ke tahap 1 di kejaksaan, demi terwujudnya kepastian hukum"


"Kepada bapak Menteri Pertahanan, ketua pemberantasan korupsi, kepala kejaksaan agung, kepala Ombudsman RI di Jakarta, untuk membentuk tim khusus membongkar kasus mall administrasi atau dokumen palsu yang memudahkan orang menjadi kan seseorang menjadi veteran, sehingga ribuan veteran palsu bisa menerima uang negara/ tunjangan dari pemerintah, padahal tidak layak dan tidak pantas, hal ini perlu ditindak lanjuti agar mencegah kerugian negara yang lebih besar dalam membayar tunjangan veteran-veteran palsu"


" Kepada Bapak Kapolda NTT, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Ombudsman RI perwakilan NTT, agar setiap menerima laporan adanya peristiwa kejahatan/ mall administrasi yang merugikan keuangan negara/masyarakat dengan korban ribuan orang, seharusnya memberika apresiasi kepada pelapor dan lakukan proses hukum hingga tuntas" 


" Tetapi laporan masyarakat yang jelas sudah ada korban, alat bukti lebih dari satu, lalu tidak ada penanganan lebih serius, maka hal ini membuat publik/ masyarakat jadi malas dan katakan" percuma" lapor juga tetap, penjahat punya uang bisa tutup kasus"


" Secara lembaga, kami juga memiliki kata yang cukup banyak tentang kejahatan yang dilaporkan ke polisi,kejaksaan, tetapi penanganan nya lambat dan berbelit-belit, lalu kita laporkan ke Ombudsman NTT juga sama, kalau tidak kita cek terus menerus, maka hilang kabarnya juga"


" Sehingga jangan heran kalau kejahatan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, terus meningkat dari waktu ke waktu karena lambatnya penanganannya" ujar Djawa


Pihaknya berharap, agar kasus-kasus yang sudah di tangani lebih dari 5 bulan, wajib ada sanksi tegas bagi penyidik, sehingga penyidik yang ditetapkan benar-benar profesional di bidangnya.

 ( YOPI/RIYAN )

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

Ucapan Hari 17 Agustus 2022

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.