Jumat, 25 Maret 2022

MIRIS !!! TERBUKTI MELAKUKAN PEMOTONGAN BLT DD OLEH OKNUM KETUA RT, WARGA BERHARAP HAL TERSEBUT DIPROSES SECARA HUKUM

    3/25/2022   No comments

 



 GUNUNGKIDUL - SPR (51), Oknum Ketua salah satu RT, Padukuhan Singkar I , Kalurahan Wareng, Kapanewon Wonosari terbukti melakukan pemotongan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT DD ) dan Bantuan Sosial Tunai ( BST ) dari Kementrian Sosial Tahun 2020 kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) di wilayah RT tersebut.


Hal ini disampaikan oleh Tukijo ( Bukan nama sebenarnya ) warga setempat yang merupakan salah satu KPM mengungkapkan jika oknum Ketua RT tersebut mengemukakan perihal pemotongan dana bantuan yang nantinya akan diterima akan dipotong sebesar Rp 100 ribu setiap bulannya dengan dalih untuk kekayaan kas RT.


" Kami keberatan jika yang bersangkutan menyebut ini sebuah kesepakatan, karena pada waktu penyampaian hal tersebut tidak didasari kerelaan dari pihak penerima, serta jelas ini sebuah penyimpangan, namun begitu dengan berat hati kami dari keseluruhan KPM terpaksa setor dengan uang yang terkumpul mencapai Rp 1.900 ribu ", ungkap Tukijo.


Dengan berat hati dan dilandasi adanya unsur intimidasi dari oknum ketua RT tersebut, awalnya yang hadir dalam forum pertemuan tingkat RT menyetujui akan keputusan tersebut, apalagi 6 warga yang mendapatkan bantuan.


Dalam perjalanannya setiap KPM yang menerima baik BST maupun BLT DD diwajibkan menyetor dana sebesar Rp 100 ribu kepada Ketua RT usai penerimaan.


" Ungkapan yang bermakna intimidasi yang dikatakan ketua Rt salah satunya jika warga tidak menyetujui keputusan tersebut tidak akan diberitahukan nama yang akan mendapat bantuan sosial bahkan tidak akan disampaikan undangan kepada yang bersangkutan ", ujarnya.


Saat dikonfirmasi Media Kabar Investigasi di kediamannya, SPR menampik tudingan dirinya melakukan pemotongan dana bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sejumlah warganya, dirinya berdalih bahwa keputusan ini muncul atas kesepakatan warga pada saat pertemuan rutin tingkat RT periode Maret 2020.


" Keputusan tersebut atas kesepakatan warga RT 01, awalnya memang saya yang menyampaikan gagasan tersebut, itupun juga akan dimanfaatkan oleh warga lingkup RT saya juga tentunya", kilah SPR.


SPR menambahkan bahwa ada beberapa usulan dari warga, jika uang hasil pengumpulan dana sukarela itu nantinya akan dibelikan kambing agar bisa berkembang untuk menambah kekayaan kas RT. Setelah mengetahui ini akan menjadi permasalahan dikemudian hari, Lilik ( 45 ) yang menjabat sebagai bendahara RT menyerahkan uang hasil pemotongan dana bantuan kepada SPR.


" Dari bendahara, saya menerima sejumlah uang ( tanpa menyebut nominal ) dengan alasan tidak sanggup membawa uang tersebut, ada beberapa usulan sedianya uang tersebut baiknya dibelikan kambing sebagai aset kas tingkat Rt ", kata SPR.


Ditempat terpisah, Yuari sebagai Kepala Dukuh Singkar I telah mendengar permasalahan yang terjadi di wilayahnya, namun begitu dirinya mengira hal tersebut sudah selesai setelah SPR dipanggil oleh Sumarno selaku Carik Wareng dan Bambang Sukoco ( selaku Lurah Wareng saat itu ).


" Saya kira sudah selesai, bahwa yang bersangkutan mendapat teguran langsung oleh Lurah dan carik saat dipanggil di balai kalurahan ", kata Yuari.


Ungkapan Yuari diamini oleh Sumarno selaku Carik Wareng saat ditemui di ruang kerjanya Selasa ( 22/03/2022 ).

Sumarno menjelaskan setelah menerima laporan dari masyarakat, bersama lurah dirinya memanggil yang bersangkutan untuk menghentikan pemotongan dana bantuan yang diterimakan kepada warganya.


" Saya dan Pak Lurah ( Bambang Sukoco ) waktu itu wanti-wanti kepada yang bersangkutan, jika pemotongan dana bantuan ini harus dihentikan, karena kami tahu ini jelas tindakan penyimpangan yang nantinya bisa diproses secara hukum", urainya.


Untuk diketahui, jika nama KPM yang muncul sebagai penerima dana bantuan pemerintah sudah melalui tahapan usulan dan verifikasi tentunya tanpa intervensi dari pihak manapun, tujuan dari pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait bantuan sosial tunai dari berbagai sumber dan juga BLT dari dana desa untuk meringankan beban masyarakat yang terdapak pandemi covid 19 yang melanda. Namun begitu, melalui peraturan yang dituangkan salah satu poinnya adalah tidak dibenarkan memotong bantuan sosial dengan alasan apapun, untuk itu permasalahan di Padukuhan Singkar I masuk indikasi pungutan liar ( pungli ) yang dilakukan oleh Oknum Ketua RT yang juga seorang tenaga pendidik di salah satu sekolah yayasan, yang disayangkan tindakan dari perangkat kalurahan tidak berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara serius, ada indikasi unsur pembiaran oleh pemerintah Kalurahan dengan tidak ada perintah mengembalikan dana hasil pemotongan yang dilakukan oleh SPR kepada para KPM namun hanya memberikan arahan untuk berhenti melakukan pemotongan sedangkan permasalahan ini sudah berselang 2 tahun lamanya, pemerintah kalurahan Wareng menganggap permasalahan tersebut sudah selesai di tingkat bawah.


( yudi )

Pembaca :
{[['']]}
Lanjut
Selanjutnya
Selanjutnya
Berita Lain
Tidak ada komentar:
Write komentar

Ucapan Hari 17 Agustus 2022

© 2008 Kabar-Investigasi.com. Designed by : Kang Aris
Powered by KabarInvestigasi.